Kerja Senyap Kuras Aset Koruptor, Kejagung Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 24 Triliun
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat pemulihan aset negara dari perkara korupsi sebesar Rp24 triliun sepanjang 2025. Nilai terseb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 3 Juni 2026.
Sahroni menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh upaya penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
"Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG," kata Sahroni, Rabu.Baca Juga:
Ia menilai program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat program tersebut memiliki potensi kerawanan terhadap praktik penyalahgunaan.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus bersikap tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi," ujarnya.
Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program MBG.
Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awal.
"Langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN menunjukkan keseriusan menjaga MBG berjalan di jalur yang benar," kata Sahroni.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.
Namun, pihak Kejagung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penyidikan maupun barang bukti yang dicari.
Penggeledahan itu terjadi di tengah sorotan publik terhadap BGN setelah pemerintah merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta sejumlah wakilnya, dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.*
(km/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat pemulihan aset negara dari perkara korupsi sebesar Rp24 triliun sepanjang 2025. Nilai terseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, memastikan timnya akan berusaha tampil maksimal saat menghadapi Persija Jakarta pada fase grup
OLAHRAGA
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap gudang penyimpanan 1.152 pod vape yang disebut mengandung etomidate di sebuah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komunitas Horas Halak Hita (H3) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 46 persen hingg
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabu
EKONOMI
MEDAN Pertanyaan tajam itu dilontarkan Ketua Tim Tanah dan Pembangunan Perumahan (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Abyadi Siregar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL