Ia bahkan menyebut alat berat yang digunakan dapat diamankan, bahkan dihancurkan apabila tidak memungkinkan untuk diamankan.
"Jadi jika sampai di lapangan ada alat-alat (penambangan) perlu diamankan saja. Tapi, kalau susah diamankan hancurkan di tempat saja," tegasnya.
Menurut Bobby, pemerintah saat ini berupaya merapikan seluruh aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan.
Ia mengajak para pelaku usaha tambang untuk mengurus perizinan sehingga kegiatan dapat berlangsung secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Ini yang kita minta dirapikan, ayok urus izinnya. Kita tidak melarang, justru kita mengajak agar kegiatan ini legal bukan ilegal yang hanya dimanfaatkan sebagian orang," ucapnya.
Selain penertiban administrasi, Bobby menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum apabila aktivitas tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
Ia mengatakan penanganan persoalan tambang ilegal dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait.
"Tentu kalau masuk ke ranah merusak lingkungan, kemarin kita bukan hanya dinas di pemprov (penertiban) tapi melibatkan kementerian terkait juga, kita komunikasi, kalau sampai merusak lingkungan kita akan ambil tindakan hukum dan proses hukum," jelas Bobby.
Pemerintah Sumatera Utara berharap penertiban tambang ilegal dapat menjaga kelestarian lingkungan, melindungi infrastruktur daerah, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (tm/ad)
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
