DPR Soroti WTP BGN Era Dadan, Pertanyakan Serapan Anggaran dan Catatan Keuangan

JAKARTA — Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada laporan keuangan tahun 2025. Dalam rapat bersama pimpinan BGN, anggota dewan menyoroti adanya perbedaan antara opini WTP dengan tingkat realisasi anggaran yang dinilai masih rendah.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), membahas laporan keuangan BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Sejumlah anggota DPR meminta penjelasan mengenai dasar pemberian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar bahkan mempertanyakan apakah predikat WTP tersebut sudah mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Ia menyoroti realisasi anggaran BGN yang menurutnya belum maksimal.

Baca Juga:

• BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun ke Pihak Ketiga, Ini Rincian Utangnya

"Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," ujar Muazzim dalam rapat tersebut.

Menurut Muazzim, penghargaan opini WTP perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan penyajian laporan keuangan. Ia meminta agar capaian penggunaan anggaran dan dampak program BGN terhadap masyarakat juga menjadi perhatian.

Selain Muazzim, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga meminta BGN tidak hanya berfokus pada predikat WTP, tetapi menunjukkan capaian program yang telah dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan lembaga pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui laporan keuangan, tetapi juga melalui hasil kerja dan manfaat yang diberikan kepada publik.

Sementara itu, anggota DPR Heru Tjahjono menyoroti adanya tunggakan pembayaran BGN tahun 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

"Kalau melihat laporan yang disampaikan, ada tunggakan, ada carry over, ada pembayaran yang harus dibayar tahun depan. Ini harus segera diselesaikan," ujarnya.

Anggota DPR lainnya, Yahya Zaini, turut mempertanyakan dasar BGN mendapatkan opini WTP apabila realisasi anggaran masih berada di kisaran 60 persen. Ia juga meminta penjelasan terkait sejumlah catatan dan temuan dalam pemeriksaan sebelumnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihak yang paling tepat menjelaskan pemberian opini WTP adalah BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Menurut Agustina, opini WTP bukan berarti tidak ada masalah sama sekali dalam laporan keuangan, melainkan menunjukkan bahwa penyajian laporan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

"Namun mengenai opini WTP, yang paling tepat menjawab adalah BPK karena BPK yang memberikan opini," kata Agustina.

Ia menjelaskan bahwa setiap laporan keuangan tetap dapat memiliki catatan maupun temuan yang harus ditindaklanjuti. Sebagian temuan, kata dia, sudah mulai diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pemantauan.

Agustina juga mengungkapkan adanya kejanggalan terkait pengajuan anggaran biaya tambahan (ABT) BGN pada 2025. Menurutnya, saat itu anggaran awal belum sepenuhnya terserap, tetapi pengajuan tambahan anggaran sudah dilakukan.

Akibatnya, realisasi anggaran BGN tahun 2025 disebut hanya mencapai sekitar 66 persen. Agustina menegaskan dirinya tidak dapat menjelaskan lebih jauh karena tidak berada dalam posisi tersebut saat periode kepemimpinan sebelumnya.* (k/dh)

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun ke Pihak Ketiga, Ini Rincian Utangnya

Kepala BGN Absen di RDP DPR karena Sakit, Wakilnya Paparkan Laporan Keuangan

Prabowo Beri Waktu Sebulan, BGN Kaji Skema Baru Program Makan Bergizi Gratis

MBG Bakal Disalurkan Lewat Kantin Sekolah? Ini Respons Presiden Prabowo

Kasus Korupsi MBG Tetap Jalan, Kejagung Sudah Periksa Lebih dari 50 Saksi

Mitra MBG Curhat ke DPR, Soroti Nasib Dapur Saat Ada Kasus Keracunan