9.375 Jiwa Terdampak Banjir Bandang Kota Solok, Satgas PRR Kebut Pemulihan Infrastruktur dan 115 Hektare Sawah

SOLOK – Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, terus dikebut. Sejumlah sektor menjadi prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap (huntap), pengendalian banjir, hingga penyelamatan 115 hektare sawah terdampak bencana.

Percepatan tersebut menjadi perhatian dalam monitoring dan evaluasi khusus yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Kamis (13/8/2026).

Tim yang dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono tersebut meninjau sejumlah lokasi terdampak. Tim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, serta organisasi perangkat daerah teknis untuk memastikan program pemulihan berjalan.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Rumah Tahan Gempa, Warga Agam Terdampak Bencana Juga Dilatih Olah Ikan dan Pinang

Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah mendapat dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi anggaran bidang kesehatan menjadi yang tertinggi, yakni mencapai 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar.

Sementara realisasi bidang ekonomi mencapai 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Adapun bidang pendidikan baru terealisasi sekitar 6-7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar.

Realisasi bidang infrastruktur menjadi salah satu yang mendapat perhatian karena baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum selesai. Kondisi tersebut membuat proses lelang dan pekerjaan fisik belum dapat berjalan maksimal.

Satgas PRR mendorong Pemkab Solok segera menetapkan tenggat penyelesaian dokumen agar kegiatan infrastruktur dapat masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga," kata Wahyu.

Selain infrastruktur, Satgas PRR juga menyoroti kebutuhan relokasi 259 keluarga di Kabupaten Solok yang rumahnya mengalami kerusakan berat.

Saat ini, kuota awal pembangunan huntap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong segera mengajukan tambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemkab Solok juga diminta mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai untuk masyarakat terdampak bencana.

Penanganan sungai turut menjadi perhatian. Sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, dinilai perlu segera ditangani untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga.

Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Sementara itu, di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa yang tersebar di sembilan kelurahan.

Bencana tersebut juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum.

Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang dengan nilai sekitar Rp170 miliar kini memasuki tahapan tender tahun jamak.

Selain infrastruktur, pemulihan sektor pertanian menjadi agenda mendesak. Sebanyak 115 hektare sawah terdampak mengalami gangguan akibat kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, serta terbatasnya akses alat berat.

Kondisi tersebut mengganggu pasokan air ke lahan pertanian dan berpotensi memengaruhi produksi pangan masyarakat.

Untuk mengantisipasi gagal panen, Satgas PRR bersama Pemkot Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat. Dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar juga akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian.

Satgas PRR selanjutnya akan melanjutkan asistensi kepada pemerintah daerah serta mengawal koordinasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Solok Raya.* (dh)

Bukan Cuma Rumah Tahan Gempa, Warga Agam Terdampak Bencana Juga Dilatih Olah Ikan dan Pinang

Sawah Rusak 57 Ribu Hektare di Aceh, Nagan Raya Kejar Waktu Pulihkan Lahan sebelum Musim Tanam

Kirim 7 Pejabat Pusat ke Labuan Bajo dan Maumere, Prabowo Percepat Penanganan Gempa NTT

Prabowo Kirim 50 Ribu Sembako untuk Korban Gempa NTT dalam 1-2 Hari

Panen Sekali Jadi Tiga Kali Setahun, Kisah Petani Ngawi di Balik 8 Tamu Spesial Prabowo di Sidang MPR

Indonesia Terlalu Luas dan Fasilitas Kesehatan Belum Merata, Istana Beber Alasan di Balik Dokter Terbang