Banyak di Kampus, Menghilang di Ruang Publik: Refleksi Akademisi Paramadina soal Kesetaraan Perempuan

JAKARTA — Lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, persoalan kesetaraan perempuan di ruang publik dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Akses perempuan memang semakin terbuka, tetapi kesempatan untuk menempati posisi strategis dan terlibat dalam pengambilan keputusan dinilai belum sepenuhnya setara.

Hal itu mengemuka dalam webinar bertajuk "Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik" yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Webinar yang dimoderatori Kenita Putri tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh perempuan Universitas Paramadina. Mereka membahas posisi perempuan Indonesia dari berbagai sudut pandang, mulai ekonomi, sosial politik, diplomasi, psikologi, hingga perkembangan industri masa depan.

Baca Juga:

• 81 Tahun Merdeka, Perempuan Paramadina: Baru 17 Persen Perempuan Duduki Posisi Puncak Strategis

Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan akses perempuan terhadap ruang publik menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat makna kemerdekaan.

Menurut Iin, kemerdekaan perempuan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari diskriminasi. Perempuan juga harus mempunyai kesempatan nyata untuk mengambil peran strategis dan ikut menentukan arah kehidupan sosial, ekonomi, serta politik.

"Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik," kata Iin.

Ia melihat keterlibatan perempuan di Indonesia telah berkembang cukup signifikan. Perempuan kini tidak hanya berperan dalam kehidupan domestik, tetapi juga menjadi penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta turut menopang ketahanan ekonomi keluarga.

Di bidang sosial dan politik, kehadiran perempuan juga dinilai dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.

Meski demikian, perkembangan tersebut belum otomatis menghilangkan berbagai hambatan. Ketimpangan gender, konstruksi budaya, serta akses terhadap kesempatan yang belum merata masih menjadi tantangan.

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, menyoroti kesenjangan antara banyaknya perempuan di dunia pendidikan dan keterwakilan mereka di ruang publik.

"Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana," ujar Rini.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan pada proses transisi perempuan dari dunia pendidikan menuju ruang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jumlah perempuan yang besar secara kuantitatif di lingkungan akademik belum selalu berbanding lurus dengan keterwakilan mereka dalam struktur strategis.

Dr. Prima Naomi melihat persoalan tersebut dari perspektif kesenjangan gender. Ia mengatakan tantangan terbesar perempuan Indonesia masih berada pada pemberdayaan politik, kemudian diikuti partisipasi serta kesempatan ekonomi.

"Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia," kata Prima.

Menurut Prima, meningkatnya aktivitas perempuan di bidang ekonomi belum cukup apabila tidak diikuti dengan kesempatan memasuki ruang strategis. Hal serupa juga berlaku dalam politik, di mana keterlibatan perempuan seharusnya tidak berhenti pada angka representasi, tetapi berkembang menjadi kemampuan untuk ikut menentukan arah kebijakan.

Tia Rahmania, M.Psi., menilai keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari kualitas demokrasi.

"Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat," ujar Tia.

Ia menilai semakin beragam pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang kebijakan publik mampu menangkap pengalaman dan kebutuhan masyarakat secara lebih utuh.

Persoalan kesetaraan perempuan juga dinilai tidak hanya berkaitan dengan struktur sosial dan politik. Dari perspektif psikologi, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan pentingnya membangun kemandirian dan kepercayaan diri perempuan.

Menurutnya, rasa percaya diri, harga diri, dukungan keluarga, serta kesejahteraan psikologis menjadi fondasi agar perempuan mampu mengambil peran secara optimal. Dengan modal tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya mendapatkan kesempatan, tetapi juga memiliki keberanian untuk memanfaatkannya.

Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini membawa pembahasan ke bidang diplomasi. Ia mengingatkan bahwa perempuan Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan bangsa di tingkat internasional.

Sejumlah nama seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro disebut sebagai bagian dari sejarah keterlibatan perempuan Indonesia dalam diplomasi sejak masa pascakemerdekaan.

Namun, Peni menilai perjalanan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan yang setara, terutama dalam hal posisi kepemimpinan di institusi diplomasi.

Menurutnya, tantangan perempuan saat ini bukan lagi sebatas mendapatkan akses masuk ke suatu institusi, tetapi memastikan adanya kesempatan berkembang hingga mencapai posisi yang memiliki kewenangan strategis.

Pembahasan webinar kemudian menyentuh perkembangan industri masa depan. Hendriana Werdaningsih, Ph.D., melihat craftsmanship sebagai salah satu karakter yang berpotensi berkembang melalui perpaduan kreativitas, teknologi, dan kekuatan komunitas.

Ia menilai perspektif perempuan dapat menjadi bagian penting dalam membangun industri yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan produktivitas, tetapi tetap mempertahankan dimensi manusiawi.

"Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi," ujar Hendriana.

Diskusi tersebut pada akhirnya menekankan bahwa makna kemerdekaan bagi perempuan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berusaha, memimpin, mengambil keputusan, dan ikut menentukan arah pembangunan.

Momentum 81 tahun Indonesia merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk kembali mengukur sejauh mana perempuan telah mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan publik.

Universitas Paramadina menilai penguatan partisipasi perempuan bukan sekadar persoalan kesetaraan gender. Isu tersebut juga berkaitan dengan kualitas demokrasi, ketahanan ekonomi keluarga, perkembangan industri, serta pembangunan Indonesia yang lebih inklusif.

Dengan masih adanya hambatan ketika perempuan bergerak dari ruang pendidikan menuju ruang kepemimpinan dan pengambilan keputusan, perjuangan menuju kemerdekaan yang substantif dinilai masih belum sepenuhnya selesai.* (dh)

81 Tahun Merdeka, Perempuan Paramadina: Baru 17 Persen Perempuan Duduki Posisi Puncak Strategis

Mau Pinjam Rp100 Juta dari KUR BCA? Ini Syarat, Bunga, Tenor dan Simulasi Cicilannya

Prabowo Patok Kemiskinan Turun ke 6%, Pengangguran Susut, dan Ekonomi Tumbuh 6% di 2027

Galeri Dekranasda Mustika Deli Segera Diresmikan, Jadi Etalase Produk Unggulan UMKM Medan

Butuh Modal Rp500 Juta? Ini Simulasi Angsuran KUR BNI 2026, Cicilan hingga 5 Tahun

Pemkab Batu Bara Siapkan Ekosistem Ekspor, Produk UMKM dan Pertanian Dibidik Tembus Pasar Global