Dari Notaris hingga Perwira TNI Aktif, Ini 14 Wajah Baru Hakim Agung dan Ad Hoc MA yang Disahkan DPR

JAKARTA - DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Salah satu hakim ad hoc yang disetujui berasal dari unsur TNI aktif.

Keputusan tersebut diambil setelah 14 calon hakim menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada pekan sebelumnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil uji kelayakan terhadap para calon hakim kepada rapat paripurna.

Baca Juga:

• Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026 tersebut dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Berikut daftar 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc yang disetujui DPR:

Calon Hakim Agung Kamar Pidana:

1. Syamsul Arief, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA.
2. Sugiyanto, Sekretaris Mahkamah Agung.
3. Sudharmawatiningsih, Panitera Mahkamah Agung.
4. Dhifla Wiyani, advokat pada Kantor DW & Partners.

Calon Hakim Agung Kamar Perdata:
5. Sobandi, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
6. Nurmaningsih, notaris pada Kantor Nurmaningsih.

Calon Hakim Agung Kamar Agama:
7. Musthofa, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung.
8. Mamat Ruhimat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Pajak):
9. Maftuh Effendi, Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
10. Hari Sih Advianto, Hakim Pengadilan Pajak.
11. Yeheskiel Minggus, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lebih Rumit dari KUHAP, DPR Kebut RUU Perampasan Aset lewat RDPU 2-3 Kali Seminggu

Cegah Konflik Kepentingan, Pakar Usul Aset Sitaan Dikelola Lembaga Independen

Komisi III DPR Soroti Kematian Mantan Istri Anggota Polri di Medan, Polda Sumut dan Keluarga Dipanggil Selasa

DPR Turun Tangan Kasus Tewasnya Mantan Istri Polisi di Medan Bakal Dibongkar

Habiburokhman Desak Polda Sumut Usut Tuntas dan Transparan Kasus Tewasnya Eks Istri Polisi

DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat