JAKARTA - DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi masyarakat, termasuk pemeliharaan infrastruktur hingga operasional perkeretaapian.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Dudy, anggaran akan diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, sekaligus meningkatkan keselamatan dan konektivitas transportasi.Baca Juga:
"Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (1/9/2026).
Sebelumnya, pagu indikatif awal Kemenhub untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Dalam pembahasan anggaran, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.
Selain itu, Kemenhub memperoleh tambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun. Dana tersebut akan diarahkan untuk menangani backlog pemeliharaan dan operasional infrastruktur transportasi.
Di sektor perkeretaapian, tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan infrastruktur serta mendukung operasional dan pelayanan kereta api.
Anggaran juga mencakup kebutuhan perlintasan sebidang untuk mendukung keselamatan pengguna transportasi serta pelayanan angkutan perintis yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah.
Sebagai pembanding, pagu efektif Kemenhub tahun anggaran 2026 yang disetujui DPR RI mencapai Rp30,74 triliun. Angka tersebut meningkat dari pagu awal Rp28,49 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian.
Penyesuaian anggaran pada 2026 mencakup pergeseran anggaran, penyesuaian Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran Kemenhub tercatat Rp15,35 triliun atau sekitar 49,93 persen dari pagu efektif Rp30,74 triliun.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp4,95 triliun atau 73,89 persen.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta publik tidak langsung menyimpulkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut turun Rp69,55 mil
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp4,58 triliun untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2027. Tambahan anggaran t
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menangkap dua orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui program Undercover.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Rabu (2/9/2026). Harga emas Antam uku
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis terhadap rupiah pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. Mata uang Paman Sam be
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan Rabu (2/9/2026) pagi. IHSG bergerak di level 6.600an setelah dibuka d
EKONOMI
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan momentum pascaMuktamar sebagai ti
POLITIK
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto menilai Wakil Ketua Ombudsman Repub
NASIONAL
MEDAN Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara mempertanyakan dugaan kebocoran air bersih dari jaringan pipa PD
PERISTIWA
