JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah memanggil dan memeriksa seorang anggota DPRD Kota Bengkulu berinisial Bambang Hermanto (BH), Jumat (4/9/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi panggilan penyidik dan hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi hari untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
"Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi BH, selaku anggota DPRD Kota Bengkulu," ujar Budi. Kendati demikian, pihak KPK belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami dari politisi lokal tersebut.Baca Juga:
Perkara rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan dan pengembangan penyidikan yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka utama. Thobari diduga kuat meminta fee dari para kontraktor dalam sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP).
Selain sang bupati, KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta masing-masing Irsyad Satria Budiman (PT Statika Mitra Sarana), Edi Manggala (CV Manggala Utama), dan Youki Yusdianto (CV Alpagker Abadi).
Dalam perkembangannya, penyidikan kasus ini kian meluas, termasuk langkah KPK yang mulai membidik dugaan penyelewengan dalam proyek limbah kesehatan di Bengkulu. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lintas sektor, termasuk unsur legislatif, dilakukan untuk mengurai aliran dana haram serta melengkapi berkas perkara para tersangka.* (in/dh)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengungkap alasan kliennya k
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyoroti kesejahteraan nelayan Indonesia yang dinilai memiliki peran
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara terkait kabar siswa diminta tetap mengambil makanan dari program Makan Bergi
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui belum pernah memberikan kompensasi secara kelembagaan kepada korban kasus keracunan dalam progr
NASIONAL
BANDA ACEH Pertamina Sales Area Retail Aceh menyapa pelanggan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. Kegiatan apresiasi t
EKONOMI
VLADIVOSTOK Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dengan mempertahanka
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menangani kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan
NASIONAL
JAKARTA Asupan makanan bergizi dan seimbang disebut dapat membantu mendukung kemampuan belajar serta prestasi anak di sekolah. Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Pengadaan LED senilai Rp535 miliar di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan setelah informasinya ramai beredar di media sosi
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penyitaan yang d
NASIONAL
