NKRI dan 'Efisiensi'

Oleh:Johan Rosihan

SUATU hari, staf saya menerima telepon dari Kementerian Kehutanan. Bukan untuk mengabarkan pencairan anggaran, bukan pula untuk membahas teknis pelaksanaan.

Isi telepon itu sederhana, namun menyimpan ironi yang dalam: program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang telah saya perjuangkan untuk masyarakat di ujung timur Pulau Sumbawa-Kabupaten Bima-diminta untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat dengan kota.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Alasannya? Kebijakan efisiensi telah memangkas anggaran survei lokasi, sehingga petugas tidak bisa lagi menjangkau daerah yang jauh.

Saya terdiam sejenak mendengar cerita itu.

Bukan karena marah, melainkan karena betapa terangnya logika yang sedang bekerja di balik keputusan tersebut: program yang justru dirancang untuk masyarakat yang paling jauh dari akses, paling jauh dari perhatian, dan paling membutuhkan kehadiran negara-dikorbankan demi anggaran perjalanan yang dianggap tidak efisien.

Ironis? Ya. Menggelikan? Sedikit. Namun, di balik kelucuan itu tersimpan persoalan serius yang harus kita bicarakan dengan jujur.

Program Kebun Bibit Rakyat bukan program sembarangan. Ia adalah skema negara untuk membantu masyarakat sekitar hutan agar bisa berpartisipasi dalam rehabilitasi lahan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan penghijauan.

Masyarakat Bima-yang hidup di kawasan dengan tutupan lahan kritis dan kerentanan bencana banjir bandang yang tinggi-adalah persis sasaran yang dituju program ini.

Memindahkan KBR ke lokasi yang lebih dekat dengan kota bukan hanya mengubah titik koordinat di peta; ia mengubah siapa yang akan menerima manfaat dan siapa yang kembali ditinggalkan.

Kata "efisiensi" kini menjadi mantra baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Ia diucapkan berulang-ulang, dijadikan justifikasi pemangkasan anggaran, penyederhanaan birokrasi, hingga penghapusan program-program yang dianggap tidak produktif.

Dalam logika ekonomi pasar, efisiensi memang terdengar rasional-bahkan mulia. Namun, ketika efisiensi diterapkan secara seragam di atas tanah yang serba tidak seragam, ia bisa berubah wajah: dari kebijakan yang menyelamatkan menjadi kebijakan yang meminggirkan.

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System