NKRI dan 'Efisiensi'

Ia membutuhkan kehadiran negara yang konsisten, adil, dan tidak tergoda oleh jalan pintas.

Bung Hatta, yang paling memahami seluk-beluk geografi kepulauan Indonesia, pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan hanya bermakna jika ia dirasakan hingga ke desa-desa yang paling terpencil sekalipun. Kalimat itu bukan retorika-ia adalah kompas kebijakan.

Efisiensi adalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah negara yang berdaulat, rakyat yang adil dan makmur, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jika efisiensi membawa kita lebih dekat ke tujuan itu, sambut ia dengan sepenuh hati.

Namun, jika ia justru memperjauh-jika ia membuat negara mundur dari Bima, dari pulau-pulau kecil, dari desa-desa di lereng gunung yang jauh dari jangkauan kamera-maka yang perlu dikoreksi bukan hanya anggarannya, tetapi cara berpikirnya.

Telepon yang diterima staf saya dari Kementerian Kehutanan itu adalah sinyal kecil dari bahaya yang lebih besar.

Ketika birokrasi mulai memilih lokasi program berdasarkan kemudahan jangkauan, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka kita sedang membiarkan logika kepraktisan menggeser logika keadilan.

Dan ketika keadilan tergeser dari kebijakan, maka yang perlahan-lahan retak bukan hanya program, melainkan kepercayaan rakyat kepada negara.

NKRI tidak dibangun dengan logika penghematan semata. Ia dibangun dengan keberanian untuk hadir, bahkan di tempat-tempat yang paling sulit dan paling mahal untuk dijangkau.

Merawat kehadiran itu adalah tugas kita bersama-pemerintah, parlemen, dan seluruh elemen bangsa-agar NKRI bukan sekadar nama, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan oleh setiap warganya, di setiap sudut kepulauannya.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR-RI dan Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, mewakili Dapil NTB I (Pulau Sumbawa)

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System