NKRI dan 'Efisiensi'

Ketika anggaran infrastruktur dipangkas atas nama efisiensi, siapa yang paling merasakan dampaknya? Bukan mereka yang tinggal di kota-kota besar dengan ekosistem ekonomi yang sudah mapan.

Disparitas ini bukan sekadar angka statistik-ia adalah kenyataan hidup sehari-hari yang dirasakan oleh jutaan warga negara.

Seorang ibu di pelosok Bima yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, seorang anak di Sumbawa yang belajar di ruang kelas yang hampir roboh karena anggaran rehabilitasi sekolah ikut terpangkas, atau seorang petani yang terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak karena tidak ada jalan yang memadai menuju pasar-mereka semua adalah wajah nyata dari disparitas yang masih menganga itu.

Ironisnya, daerah-daerah dengan disparitas tertinggi justru paling rentan terhadap efek negatif kebijakan efisiensi yang seragam. Mereka tidak memiliki cadangan kapasitas yang bisa menambal ketika program negara dikurangi.

Di kota besar, pengurangan satu program bisa digantikan oleh inisiatif swasta atau masyarakat sipil yang sudah terorganisir. Di desa-desa terpencil, tidak ada pengganti itu. Ketika negara mundur, yang tertinggal hanya kekosongan.

Negara Kepulauan Butuh Logika yang Berbeda

Konstitusi kita menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata "kesatuan" bukan hanya soal kedaulatan wilayah-ia adalah komitmen bahwa setiap warga negara, di mana pun ia berada, mendapat perlakuan dan perhatian yang setara dari negara. Kesatuan bukan keseragaman; kesatuan adalah keadilan yang kontekstual.

Maka, ketika efisiensi dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks kewilayahan, ia justru mengancam semangat NKRI itu sendiri. Sebuah kebijakan yang efisien secara nasional bisa sangat tidak efisien-bahkan destruktif-secara lokal.

Memutus layanan penyuluhan pertanian di daerah terpencil demi penghematan anggaran, misalnya, bisa menyebabkan gagal panen yang nilai kerugiannya jauh melampaui angka yang "dihemat".

Memindahkan program KBR dari Bima ke pinggiran kota mungkin menghemat biaya survei, namun mengorbankan tujuan rehabilitasi hutan kritis yang jauh lebih mahal jika gagal ditangani.

Negara kepulauan membutuhkan logika kebijakan yang asimetris: memberikan lebih banyak kepada yang lebih membutuhkan, bukan menerapkan standar yang sama kepada semua.

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System