NKRI dan 'Efisiensi'

Indonesia bukan negara daratan yang kompak. Ia adalah negara kepulauan terbesar di dunia-17.000 lebih pulau, 270 juta lebih jiwa, ratusan bahasa, dan ribuan adat istiadat yang hidup dalam ekosistem geografis yang sangat berbeda satu sama lain.

Di sinilah persoalannya: efisiensi yang dirumuskan dari pusat kerap mengabaikan realitas pinggiran yang sesungguhnya jauh lebih kompleks dari yang tampak di dalam spreadsheet anggaran.

Efisiensi untuk Siapa?

Setiap kali kita bicara efisiensi dalam anggaran negara, pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: efisiensi diukur dari mana, dan untuk siapa?

Dari perspektif Jakarta, memangkas anggaran perjalanan dinas, menyederhanakan satuan kerja, atau mengkonsolidasi lembaga adalah langkah yang masuk akal.

Angka-angka fiskal membaik. Laporan terlihat rapi. Namun, dari perspektif seorang nelayan di Pulau Medang, Sumbawa-yang bergantung pada penyuluh perikanan yang kantornya baru saja "diefisiensi"-pemangkasan itu berarti hilangnya satu-satunya jembatan antara ia dan negara.

Inilah paradoks yang jarang disadari: negara yang sedang berhemat di pusat bisa secara bersamaan sedang boros di pinggiran-boros dalam bentuk hilangnya peluang, tumbuhnya ketidakpercayaan, dan membesarnya kesenjangan yang kelak jauh lebih mahal untuk dipulihkan.

Satu pos anggaran perjalanan dinas yang dipangkas hari ini bisa berbuah ratusan miliar biaya pemulihan bencana, konflik sosial, atau kemiskinan struktural di kemudian hari.

Lebih jauh, efisiensi yang tidak kontekstual sesungguhnya juga tidak efisien secara ekonomi. Ketika program pembibitan dipindahkan dari daerah kritis ke wilayah yang sudah lebih maju, manfaat ekologisnya merosot tajam.

Ketika penyuluh pertanian ditarik dari desa terpencil, produktivitas petani menurun, ketahanan pangan lokal melemah, dan pada akhirnya negara harus mengeluarkan anggaran subsidi yang lebih besar. Efisiensi yang salah tempat hanya memindahkan beban, bukan menghilangkannya.

Contoh lain yang tidak kalah menggelikan datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program bimbingan teknis bagi masyarakat pesisir-yang materinya sangat praktikal: pengolahan hasil tangkapan, diversifikasi produk perikanan, teknik pengemasan dan penyimpanan-kini diselenggarakan via Zoom. Lagi-lagi, alasannya efisiensi.

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System