NKRI dan 'Efisiensi'

Anggaran perjalanan petugas ke lapangan dianggap terlalu besar. Maka jadilah nelayan dan ibu-ibu pengolah ikan di kampung pesisir terpencil diminta menyimak pelatihan cara mengolah ikan melalui layar ponsel-di wilayah yang sinyal internetnya saja masih terputus-putus.

Bayangkan absurditas itu sejenak. Bimbingan teknis pengolahan ikan pada hakikatnya adalah ilmu tangan: bagaimana memilah, membersihkan, memberi bumbu, mengemas, dan menyimpan produk dengan benar agar bernilai jual lebih tinggi.

Ia membutuhkan demonstrasi langsung, tanya jawab yang cair, dan pendamping yang bisa memegang tangan peserta saat praktik berlangsung. Menggantikan semua itu dengan rapat daring bukan hanya mengurangi efektivitas-ia menghapusnya sama sekali.

Yang tersisa hanyalah laporan kegiatan yang terisi, anggaran yang "efisien", dan masyarakat pesisir yang pulang ke rumah tanpa satu pun keterampilan baru yang benar-benar mereka kuasai.

Yang lebih memprihatinkan, logika efisiensi seringkali bekerja dengan bias yang tidak disadari: ia cenderung menguntungkan mereka yang sudah memiliki infrastruktur, kapasitas, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, itu berarti Jawa-dan lebih spesifik lagi, kota-kota besar. Wilayah yang sudah maju semakin mudah dijangkau program, sementara wilayah yang masih tertinggal justru semakin sulit karena biaya operasionalnya dianggap tidak efisien.

Inilah lingkaran setan yang diam-diam diperparah oleh kebijakan efisiensi yang tidak memiliki dimensi keadilan wilayah.

Disparitas yang Masih Menganga

Data tidak berbohong. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara provinsi tertinggi dan terendah di Indonesia masih memperlihatkan jurang yang dalam. Akses listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas masih sangat tidak merata.

Kawasan Indonesia Timur-termasuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua-masih tertinggal dalam hampir semua indikator kesejahteraan, bahkan setelah puluhan tahun reformasi dan desentralisasi fiskal berjalan.

Konektivitas pun demikian. Biaya logistik di kepulauan terpencil bisa empat hingga enam kali lipat lebih tinggi dibanding Pulau Jawa. Petani di Sumbawa harus menanggung ongkos angkut yang besar agar produk pertaniannya bisa bersaing di pasar nasional.

Nelayan di pulau-pulau kecil kehilangan daya tawar karena infrastruktur cold chain tidak tersedia.

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System