NKRI dan 'Efisiensi'

Menghemat biaya survei dengan memindahkan lokasi ke tempat yang lebih mudah dijangkau adalah efisiensi semu: anggarannya berkurang, tetapi tujuannya tidak tercapai.

Ada tiga prinsip yang semestinya menjadi panduan dalam menjalankan efisiensi yang berkeadilan:

Pertama, efisiensi berbasis kebutuhan, bukan keseragaman. Alokasi anggaran harus mempertimbangkan indeks kebutuhan wilayah, bukan hanya pemerataan nominal.

Daerah yang IPM-nya rendah, konektivitasnya terbatas, dan kapasitas fiskalnya lemah semestinya mendapat prioritas, bukan penyeragaman pemangkasan.

Formula Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema afirmasi daerah 3T harus diperkuat, bukan diperlemah, di tengah agenda efisiensi nasional.

Kedua, jangan efisienkan pelayanan dasar di daerah 3T. Penyuluh pertanian dan perikanan, tenaga kesehatan, guru di daerah terpencil, dan aparat desa adalah garis terdepan kehadiran negara. Mengurangi mereka atas nama efisiensi adalah memundurkan negara dari wilayahnya sendiri.

Justru di sinilah investasi harus ditingkatkan-bukan sekadar dipertahankan-karena dampak sosial dan ekonominya berlipat ganda dibanding investasi di wilayah yang sudah maju.

Ketiga, libatkan daerah dalam perencanaan efisiensi. Kebijakan yang dirumuskan tanpa melibatkan suara daerah akan selalu menanggung risiko salah sasaran.

Desentralisasi bukan hanya soal otonomi administratif-ia adalah mekanisme agar keragaman kebutuhan dapat terserap dalam kebijakan nasional.

DPR, melalui fungsi pengawasan dan anggarannya, harus memastikan bahwa agenda efisiensi tidak dijalankan secara sentralistik dan tertutup, melainkan melalui dialog yang melibatkan kepala daerah, masyarakat sipil, dan perwakilan rakyat dari daerah pinggiran.

Penutup: Menjaga Roh NKRI

Ketika founding fathers kita merumuskan NKRI, mereka sadar betul bahwa menyatukan kepulauan yang begitu beragam adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.

Bupati Labusel Ikuti Rakor DBH Pajak, Bahas Penyaluran Dana Transfer Daerah 2026

Usai Audit Keuangan Daerah, Bupati Labusel Minta OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK Secara Serius

Warga Sumut Mengeluh Kesulitan dan Ditolak Saat Berobat, Bobby Nasution Tegur BPJS Kesehatan

Sumut Kucurkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp443 Miliar, Gubernur Bobby Ingatkan: Jangan Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah

Wali Kota Rico Waas Gandeng Tzu Chi Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni di Medan

Pemko Medan Perkuat Tata Kelola Berbasis Data, BPS Diminta Jadi Warning System