Polemik MBG: Jebakan Laboratorium Kemiskinan, Membangun Fondasi Kebahagiaan

Oleh:Udin Suchaini

SELAMA lebih dari tiga dekade terakhir, kemiskinan dan dampak yang menyertainya hampir tidak pernah absen dari diskursus pembangunan Indonesia.

Keduanya hadir dalam ribuan skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, seminar, proyek lembaga donor, hingga program-program pemerintah yang terus berganti nama dan pendekatan.

Baca Juga:

• Kuliah Tinggi Tapi Sulit Kerja? Ini Penyebab Banyak Lulusan Jadi Pengangguran Terdidik

Bahkan, pemenang Nobel bidang Ekonomi menjadikan Indonesia sebagai laboratorium penting dalam karier akademiknya, seperti Abhijit Banerjee, Michael Kremer, dan Benjamin Olken yang dikenal dengan metode Randomized Controlled Trial (RCT).

Setiap tahun, data diperbarui, indikator disempurnakan, metodologi diperdebatkan, rekomendasi kebijakan diproduksi, anggaran deras mengalir tak berhenti.

Namun, persoalan yang dibahas tetap relatif sama: bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Sebagai gambaran, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

Namun demikian, jumlah tersebut masih setara dengan jumlah penduduk Taiwan dan Syria.

Besaran angka statistik yang menjadi dasar bahwa persoalan kemiskinan belum dapat dianggap selesai.

Sementara, anak-anak dari jutaan keluarga miskin ini menghadapi risiko kehilangan potensi kognitif, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang akibat kekurangan makan, bukan lagi sekedar kurang gizi pada usia sekolah.

Bertahan atau Mencari Lompatan Strategis?

Tentu tidak ada yang salah dengan penelitian. Pengetahuan adalah fondasi kebijakan publik yang baik.

Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan: mengapa setelah puluhan tahun menjadi objek kajian akademis dan kebijakan publik, kemiskinan masih menjadi tema dominan dalam percakapan pembangunan nasional?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul paradoks baru dalam perdebatan kebijakan publik.

Di satu sisi, banyak kalangan menginginkan percepatan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain, ketika pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi langsung terhadap masalah gizi dan kualitas sumber daya manusia, justru ada pihak yang menuntut program tersebut dihentikan.

Paradoks serupa muncul pada sektor pangan. Banyak pihak menginginkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Parahnya, saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan, ada pihak yang menolak karena menonton film "Pesta Babi" yang penuh framing dari satu sudut pandang, tanpa mau diajak melihat fakta lapangan seperti demo mahasiswa di Yogyakarta baru-baru ini.

Masyarakat kita seolah terjebak dalam situasi yang kontradiktif: ingin menyelesaikan masalah, tetapi sering kali memperdebatkan instrumen penyelesaiannya lebih keras daripada substansi persoalannya sendiri.

Padahal, jika mengambil narasi teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, manusia tidak dapat melompat menuju kebutuhan yang lebih tinggi sebelum kebutuhan dasar terpenuhi.

Makanan, kesehatan, dan rasa aman merupakan fondasi sebelum seseorang dapat mengejar aktualisasi diri, kebahagiaan, dan kebermaknaan hidup (eudaimonia).

Jika teori tersebut ditarik ke level pembangunan nasional, maka kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih bergulat pada kebutuhan dasar.

Sementara saat pemerintah berusaha menyelesaikan kebutuhan dasar melalui MBG, justru mahasiswa kampus paling vokal menolaknya tanpa mau melihat fakta dan data di ruang akademis itu sendiri.

Pemerintah yang berupaya mengimplementasikan hasil-hasil kajian akademis dari data pada level fondasi pembangunan, bertujuan menjamin akses pangan merupakan investasi pada fondasi pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya menarik karena mencoba memotong mata rantai persoalan secara langsung.

Selama bertahun-tahun, berbagai penelitian menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan, kekurangan gizi, rendahnya kualitas pendidikan, dan rendahnya produktivitas ekonomi.

MBG mencoba menjawab sebagian persoalan tersebut melalui pendekatan yang sederhana: memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik selama masa pertumbuhan.

Dari sudut pandang Human Capital Theory yang dikembangkan Gary Becker, langkah tersebut memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. T

eori modal manusia menjelaskan bahwa kesehatan dan pendidikan bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan investasi ekonomi yang menentukan produktivitas masa depan.

Anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk belajar dengan baik, memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi, serta menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Amartya Sen melalui Capability Approach.

Menurut Sen, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, melainkan dari kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan atau status gizi, melainkan persoalan keterbatasan kemampuan hidup.

Karena itu, program seperti MBG dapat dipahami sebagai instrumen perluasan kapabilitas manusia.

Namun, paradoks terbesar sesungguhnya muncul ketika Indonesia mulai membicarakan kesejahteraan tingkat lanjut.

Di negara-negara maju, diskursus akademik dan kebijakan publik telah bergeser jauh dari sekadar kemiskinan dan kelaparan.

Mereka kini berbicara tentang wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, keseimbangan hidup, hingga kualitas hubungan antarwarga.

Beyond GDP

Universitas-universitas terkemuka di Eropa, Amerika Utara, dan negara Nordik semakin banyak mengalokasikan sumber daya akademiknya untuk mengkaji berbagai hal statistik beyond GDP, seperti subjective wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, work-life balance, hingga makna hidup.

Pertanyaan yang mereka ajukan bukan lagi "bagaimana mengurangi kelaparan", tetapi "bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi."

Ironinya, ketika negara-negara maju telah bergerak dari ekonomi pertumbuhan menuju ekonomi kesejahteraan (wellbeing economy), Indonesia masih menjadi laboratorium global bagi penelitian tentang kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan dasar, dan stunting.

Bukan tentang kebahagiaan. Padahal, menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia berhasil naik kelas dan masuk dalam klasifikasi Upper Middle-Income Country (Negara Berpendapatan Menengah ke Atas). Sehingga, sudah saatnya Indonesia juga memiliki target pembangunan "beyond GDP".

Pada laporan World Happiness Report menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kesejahteraan bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan kualitas hubungan sosial, kepercayaan kepada institusi, kesehatan, rasa aman, dan kesempatan menjalani kehidupan yang bermakna.

Negara-negara Nordik berada di posisi atas bukan karena warganya paling kaya, melainkan karena jumlah warga yang hidup dalam kondisi sangat tidak bahagia sangat kecil.

Fenomena tersebut sejalan dengan Easterlin Paradox yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak selalu menghasilkan peningkatan kebahagiaan yang setara.

Pada tahap tertentu, masyarakat mulai mengejar kualitas hidup, bukan sekadar pendapatan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara negara maju dan Indonesia. Mereka dapat fokus pada wellbeing karena sebagian besar persoalan dasar telah relatif selesai.

Sebaliknya, Indonesia masih harus memastikan bahwa seluruh warga memperoleh akses terhadap pangan bergizi, pendidikan berkualitas, dan kesempatan ekonomi yang layak.

Karena itu, muncul pertanyaan yang cukup provokatif: Setelah Indonesia masuk ke dalam Upper Middle-Income Country, apakah kita ingin segera memasuki era wellbeing, atau tetap berkutat tanpa akhir dalam diskursus kebijakan pengentasan kemiskinan dan stunting?

Tentu jawabannya bukan memilih salah satu. Wellbeing tidak mungkin dicapai tanpa menyelesaikan persoalan dasar.

Namun demikian, pembangunan juga tidak boleh berhenti hanya pada pengurangan kemiskinan.

Indonesia harus mulai memandang MBG, penguatan sektor pangan, dan pembangunan pertanian sebagai jembatan menuju agenda yang lebih besar: membangun masyarakat yang sehat, produktif, sejahtera, dan bahagia.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), tugas pemerintah bukan hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga berkembang secara optimal.

Karena itu, perdebatan yang lebih produktif bukanlah apakah MBG harus dibubarkan atau apakah pembukaan lahan pertanian harus dihentikan, melainkan bagaimana kedua instrumen tersebut dapat diperbaiki agar lebih efektif, transparan, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kebahagiaan Penduduk Indonesia

Indonesia sendiri menunjukkan gambaran yang menarik.

Dalam World Happiness Report 2025, Indonesia memperoleh skor sekitar 5,6 dan berada pada peringkat 87 dunia.

Posisi ini memang masih jauh di bawah negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, tapi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, solidaritas komunitas, dan budaya saling membantu yang menjadi salah satu faktor penting pembentuk kebahagiaan.

Di tingkat nasional, BPS melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) mencatat bahwa Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2021 mencapai 71,49, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 70,69.

BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013, kemudian survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali, tahun 2014, 2017, dan 2021.

Pengukuran ini tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup tiga dimensi utama, yaitu kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

Dengan kata lain, kebahagiaan dipandang sebagai hasil interaksi antara kondisi material dan kualitas kehidupan yang dirasakan masyarakat.

Bukan hanya dinilai dari sekadar ekonomi semata. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya seminar tentang kemiskinan atau karya tulis yang berhasil diterbitkan.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika isu-isu tersebut tidak lagi menjadi tema utama pembangunan nasional karena telah berhasil diatasi, dan bangsa ini dapat mulai memusatkan perhatian pada pertanyaan yang lebih maju: bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat secara mental, memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan merasa bahagia menjalani kehidupannya.

Sebab pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan menghadirkan kehidupan yang layak untuk dijalani.

Dan sebelum kita sibuk memperdebatkan berbagai instrumen kebijakan, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri:

Apakah masyarakat benar-benar tidak bahagia dengan berbagai kebijakan yang sudah diberikan pemerintah selama ini?* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah ASN di Badan Pusat Statistik, Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

Kuliah Tinggi Tapi Sulit Kerja? Ini Penyebab Banyak Lulusan Jadi Pengangguran Terdidik

Mentan Amran Usulkan Menu MBG Sajikan Telur dan Ayam Tiga Kali Seminggu

Kejagung Jerat Tersangka Keenam Kasus Korupsi MBG, Fakta Baru Terungkap!

Punya Usaha dan Butuh Modal? Cek KUR BNI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Terendah Mulai Rp1,9 Juta

Rico Waas Ajak Pemuda dan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan untuk Kemajuan Kota Medan

Pemko Medan Optimistis Jadi Pusat MICE Nasional, Andalkan Perdagangan dan Keberagaman Budaya