Spirit Soekarno dalam Hikayat Politik Jokowi

Oleh:Boy Anugerah

HUBUNGAN antara Joko Widodo (Jokowi) dan PDI-P kembali menegang ketika Presiden RI ke-7 tersebut melancarkan safari politiknya ke daerah-daerah dengan jubah PSI.

Beberapa elit PDI-P melancarkan kritik tajam dengan menyebut sosok yang baru saja ditahbiskan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" oleh masyarakat Lampung tersebut sedang melakukan manuver dini menuju Pilpres 2029.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

Elit-elit banteng moncong putih juga semakin meradang karena beredarnya foto dan video di media sosial yang menunjukkan Jokowi meletakkan kaki di atas kepala kerbau untuk sebuah ritual adat—ada yang mengasosiasikan kerbau dengan logo banteng PDI-P.

Tak pelak, adegan tersebut menambah panas suhu konflik di antara kedua pihak yang nyaris tak pernah padam.

Ada sisi menarik dalam relasi antara Jokowi dan PDI-P.

Poin menariknya bukan terletak pada fakta historis bahwa tingkat keterpilihan Jokowi yang tinggi pada 2014 mampu melambungkan PDI-P ke puncak kekuasaan setelah PDI-P mengalami kekalahan kombo pada 2004 dan 2009.

Pun, bagian menariknya tidak terkait penyematan status "petugas partai" kepada Jokowi oleh PDI-P yang terkesan oleh khalayak umum hendak mereduksi status dan popularitas politiknya sebagai kepala negara waktu itu.

Sisi yang paling menggemaskan di antara keduanya adalah terkait kelihaian Jokowi dalam menerjemahkan spirit Soekarno dalam praksis politiknya sehari-hari, baik ketika menjabat sebagai Walikota Solo, hingga menjadi Presiden RI selama dua periode.

Dan, kecakapan dalam mengaksentuasikan spirit Soekarno selaiknya menjadi kredit politik mahal yang patut diapresiasi.

Turba dan Blusukan: Dua Wajah Dari Keping Uang yang Sama

Benang merah paling tegas di antara sosok Soekarno dan Jokowi adalah karakteristik sosial politiknya untuk turun langsung menemui masyarakat.

Di era kepemimpinannya, Soekarno mempopulerkan gerakan turun ke bawah (baca; turba), yakni metode dan strategi politik yang mengharuskan para pemimpin, elit politik, dan organisasi untuk turun langsung ke akar rumput dengan menyapa rakyat, serta menyerap aspirasi.

Gaya berpolitik turba Soekarno ini sangat memengaruhi kultur politik nasional pada masa itu.

Setelah Soekarno turun, praktis gaya politik turba ini meredup kehilangan pewarisnya.

Praktik turba seakan bangkit dari kubur dan mengalami transformasi ketika Jokowi melenting ke kancah perpolitikan Solo, berlanjut ke level Provinsi DKI Jakarta, hingga jenjang presiden.

Istilah ini berubah menjadi blusukan dan menjadi ciri yang melekat erat pada Jokowi—bahkan tak luntur ketika banyak politisi menirunya.

Turba dan blusukan adalah dua sisi dari keping mata uang yang sama.

Keduanya berdiri pada akar filosofis yang nyaris identik—pemimpin harus turun menjemput bola, hadir langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar bertitah dan memberikan komando sebagai rupa elitisme.

Jika Soekarno melambari turba dengan semangat Marhaenisme yang kental, Jokowi merajut blusukan dari akar budaya Jawa—sebuah kosmos tempat ia lahir, tumbuh, dan membentuk habitus diri.

Namun, terlepas dari perbedaan akar yang membentuk kedua gerakan tadi, baik Soekarno maupun Jokowi menampilkan wajah yang sama—sikap pro-Wong Cilik.

Jokowi membahasakan frasa Wong Cilik dengan fasih melalui laku sikap politik, bukan sekadar jargon-jargon di mimbar orasi, sebagaimana Soekarno yang gemar menyapa rakyat kecil secara langsung pada masa kepemimpinannya.

Betul Jokowi tidak mewarisi "darah biru" Soekarno. Tapi laku sikapnya tidak berlebihan jika disebut mewarisi api ideologi kerakyatan Soekarno—dan ini seharusnya menjadi kredit politik paling mahal di sebuah partai yang menjadikan pemikiran Soekarno sebagai kompas perjuangan politik.

Dari Hal Unik Hingga Legasi Hari Lahir Pancasila

Dalam diskursus di media, penyamaan Jokowi dan Soekarno menyentuh hal-hal yang unik bahkan surealis.

Publik menyoal kesamaan dalam hal bulan kelahiran—Juni, shio kerbau berunsur logam yang menaungi keduanya, hingga tanggal wafatnya Soekarno 21 Juni sebagai tanggal kelahiran Jokowi—kaum surealis Jawa menyebutnya sebagai resureksi spirit Soekarno dalam diri Jokowi.

Persamaan-persamaan tersebut boleh dibantah sebagai sekadar kebetulan saja yang diamplifikasi sebagai gula-gula di media.

Namun, dalam relasi intim PDI-P dan Jokowi sebelum datang prahara politik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang meretakkan bahkan membelah hubungan keduanya, persamaan-persamaan kecil tersebut menjelma menjadi bumbu politik paling sedap dan rona-rona kebahagiaan dalam hubungan antara Jokowi dengan partai banteng yang membesarkannya.

Publik patut curiga, Jokowi adalah pemuja Soekarno.

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai momen peringatan historis saja.

Kewenangan Jokowi yang besar selaku kepala negara pada periode tersebut telah membersihkan nama Soekarno dan merekonsiliasi sejarah yang pincang oleh pertarungan kekuasaan yang sengit dan bertumpahan darah pada periode 1965-1966 melalui penetapan tersebut.

Jika kita mengulik kembali sejarah bangsa, pada 1964 Soekarno telah menginisiasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Namun, pergumulan kekuasaan yang melentingkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno, telah melahirkan politik anti-Soekarno pada era Orde Baru.

Kesakralan 1 Juni digeser menjadi 1 Oktober oleh Soeharto dengan langgam Hari Kesaktian Pancasila—langkah politis Soeharto yang bukan saja mengukuhkan pengaruhnya dalam bersih-bersih PKI, tapi juga secara sangat asertif mendelegitimasi legasi Soekarno terhadap bangsa.

Hikayat Kekuasaan

Jokowi bukanlah trah biologis Soekarno, tentu. Tapi dari sisi cara pandang terhadap kekuasaan, keduanya memiliki arsiran kisah yang sama.

Dan, cara pandang terhadap kekuasaan inilah yang memantik kritik terhadap keduanya.

Kekuasaan selalu menghadirkan candu purba—sikap enggan turun dan ingin berkuasa lebih lama.

Dan, candu ini menjangkit pada Soekarno tatkala pada 1963 tatkala MPRS membuat TAP MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup.

Fenomena pada masa Soekarno ini beresonansi dengan isu amandemen konstitusi untuk periode kepemimpinan tiga periode di masa akhir kepemimpinan Jokowi pada 2024.

Terkait isu ini menarik untuk menyingkap kembali labirin sejarah yang membungkusnya.

Jokowi dalam berbagai pemberitaan media menolak untuk perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Publik Tanah Air pun menilai, isu ini adalah ide-ide liar dari para relawan di seputaran Jokowi.

Penolakan ini juga dilakukan oleh Soekarno, bahkan dalam dosis yang lebih tinggi.

AM Hanafie dalam bukunya tahun 1998 berjudul "AM Hanafi Menggugat: Kudeta Jenderal Soeharto Dari Gestapu ke Supersemar" menyelipkan kisah tentang usulan presiden seumur hidup kepada Soekarno.

Singkat cerita, dalam buku tersebut disebutkan bahwa usulan tersebut adalah akal-akalan Hanafie dan Chairul Saleh untuk mengantisipasi pihak-pihak yang hendak mendongkel Soekarno pada masa itu.

Setelah ditetapkan oleh MPRS dalam Sidang ke-II di Bandung pada masa itu, usulan yang sudah diketok palu tersebut disampaikan kepada Soekarno.

Soekarno kontan menolak karena mencederai prinsip dirinya yang demokratis.

Terlepas dari apakah yang menjadi motif dan siapa yang menjadi aktor dalam isu perpanjangan kekuasaan yang membebat Soekarno dan Jokowi pada masa akhir pemerintahannya tersebut, keduanya memiliki arsiran yang sama; rayuan dari para pendukung untuk memperpanjang kekuasaan.

Entah usulan ini merupakan strategi yang dicontek oleh para pendukung Jokowi dari kisah Soekarno atau tidak, tapi realitas sejarah ini menjadi momen unik yang mempertebal kesamaan antara Jokowi dengan sosok pendiri bangsa tersebut.

Dengan mengulik spirit Soekarno dalam hikayat politik Jokowi sejak menjadi Walikota Solo hingga lengser keprabon sebagai Presiden RI pada 2024, selaiknya dapat manjadi pelumas yang melenturkan ketegangan Jokowi dan PDI-P hari ini.

Kesamaan Poros Terhadap Kekuasaan

Jika lebih cermat, baik PDI-P maupun Jokowi sedang berdiri pada poros yang sama.

PDI-P yang berada di luar koalisi semakin mendapat tekanan hebat dengan tudingan berada di balik demonstrasi mahasiswa Juni ini.

Daya pukulnya bukan pada tudingan tersebut, melainkan tuntutan dari partai-partai koalisi kepada PDI-P untuk menegaskan kembali posisi politiknya dan menjelaskan secara lugas poin penyeimbang manakah yang sudah dilakukan.

Tekanan dari banyak kekuatan politik ini tentulah bukan situasi yang nyaman bagi PDI-P.

Banyak elit PDI-P yang harus menarik urat syaraf di media untuk menangkis semua tudingan.

Situasi yang sama juga berlaku pada Jokowi dan safari politiknya untuk PSI.

Ke depan, safari politik yang kental dengan kepentingan Pilpres 2029 ini rentan untuk diamati, dicermati, dan dijegal oleh kekuasaan hari ini.

Posisi sama antara PDI-P dan Jokowi hari ini memang tidak sama persis.

Jokowi lebih trengginas dengan melakukan penetrasi politik lebih awal, sementara PDI-P masih belum tegas menentukan garis politiknya terhadap kekuasaan—frasa penyeimbang masih rancu di mata kekuasaan dan koalisi.

Hikayat politik Jokowi hari ini tidak lagi bertutur dalam buku perjuangan PDI-P karena sudah mengendarai tunggangan yang berbeda—PSI.

Namun, spirit Soekarno masih terlihat tetap mendarah dan mendaging dalam strategi komunikasi politik Jokowi melalui pendekatan blusukan ke berbagai daerah di Tanah Air untuk sosialisasi politik PSI.

Sebagai penutup, ada pertanyaan menarik nan menggelitik; mungkinkah Soekarno yang menjadi spirit utama dalam hikayat politik Jokowi murka karena Jokowi menginjak kepala kerbau dalam safari politiknya ke Lampung?

Wallahualam bishawab.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah adalah seorang Tenaga Ahli di DPR RI, Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017, CEO LUSOR dan Baturaja Project

Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

Vonis Nadiem Makarim Dibacakan Hari Ini!

Rupiah Tertekan Lagi! Dibuka Melemah ke Rp17.881 per Dolar AS

Komarudin Respons Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau: Bukan Banteng, Jadi Tak Masalah

Terungkap di Sidang, Eks Pj Bupati Langkat Disebut Beri Instruksi Pengadaan Smartboard Rp50 M

Program Strategis Prabowo Disorot, Pengawasan Ketat Diminta agar Bebas Korupsi