Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Dalam diskursus di media, penyamaan Jokowi dan Soekarno menyentuh hal-hal yang unik bahkan surealis.
Publik menyoal kesamaan dalam hal bulan kelahiran—Juni, shio kerbau berunsur logam yang menaungi keduanya, hingga tanggal wafatnya Soekarno 21 Juni sebagai tanggal kelahiran Jokowi—kaum surealis Jawa menyebutnya sebagai resureksi spirit Soekarno dalam diri Jokowi.
Persamaan-persamaan tersebut boleh dibantah sebagai sekadar kebetulan saja yang diamplifikasi sebagai gula-gula di media.
Namun, dalam relasi intim PDI-P dan Jokowi sebelum datang prahara politik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang meretakkan bahkan membelah hubungan keduanya, persamaan-persamaan kecil tersebut menjelma menjadi bumbu politik paling sedap dan rona-rona kebahagiaan dalam hubungan antara Jokowi dengan partai banteng yang membesarkannya.
Publik patut curiga, Jokowi adalah pemuja Soekarno.
Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai momen peringatan historis saja.
Kewenangan Jokowi yang besar selaku kepala negara pada periode tersebut telah membersihkan nama Soekarno dan merekonsiliasi sejarah yang pincang oleh pertarungan kekuasaan yang sengit dan bertumpahan darah pada periode 1965-1966 melalui penetapan tersebut.
Jika kita mengulik kembali sejarah bangsa, pada 1964 Soekarno telah menginisiasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Namun, pergumulan kekuasaan yang melentingkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno, telah melahirkan politik anti-Soekarno pada era Orde Baru.
Kesakralan 1 Juni digeser menjadi 1 Oktober oleh Soeharto dengan langgam Hari Kesaktian Pancasila—langkah politis Soeharto yang bukan saja mengukuhkan pengaruhnya dalam bersih-bersih PKI, tapi juga secara sangat asertif mendelegitimasi legasi Soekarno terhadap bangsa.
Hikayat Kekuasaan
Jokowi bukanlah trah biologis Soekarno, tentu. Tapi dari sisi cara pandang terhadap kekuasaan, keduanya memiliki arsiran kisah yang sama.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL