Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Jokowi lebih trengginas dengan melakukan penetrasi politik lebih awal, sementara PDI-P masih belum tegas menentukan garis politiknya terhadap kekuasaan—frasa penyeimbang masih rancu di mata kekuasaan dan koalisi.
Hikayat politik Jokowi hari ini tidak lagi bertutur dalam buku perjuangan PDI-P karena sudah mengendarai tunggangan yang berbeda—PSI.
Namun, spirit Soekarno masih terlihat tetap mendarah dan mendaging dalam strategi komunikasi politik Jokowi melalui pendekatan blusukan ke berbagai daerah di Tanah Air untuk sosialisasi politik PSI.
Sebagai penutup, ada pertanyaan menarik nan menggelitik; mungkinkah Soekarno yang menjadi spirit utama dalam hikayat politik Jokowi murka karena Jokowi menginjak kepala kerbau dalam safari politiknya ke Lampung?
Wallahualam bishawab.* (nasional.kompas.com)
*) Penulis adalah adalah seorang Tenaga Ahli di DPR RI, Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017, CEO LUSOR dan Baturaja Project
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL