Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Terlepas dari apakah yang menjadi motif dan siapa yang menjadi aktor dalam isu perpanjangan kekuasaan yang membebat Soekarno dan Jokowi pada masa akhir pemerintahannya tersebut, keduanya memiliki arsiran yang sama; rayuan dari para pendukung untuk memperpanjang kekuasaan.
Entah usulan ini merupakan strategi yang dicontek oleh para pendukung Jokowi dari kisah Soekarno atau tidak, tapi realitas sejarah ini menjadi momen unik yang mempertebal kesamaan antara Jokowi dengan sosok pendiri bangsa tersebut.
Dengan mengulik spirit Soekarno dalam hikayat politik Jokowi sejak menjadi Walikota Solo hingga lengser keprabon sebagai Presiden RI pada 2024, selaiknya dapat manjadi pelumas yang melenturkan ketegangan Jokowi dan PDI-P hari ini.
Kesamaan Poros Terhadap Kekuasaan
Jika lebih cermat, baik PDI-P maupun Jokowi sedang berdiri pada poros yang sama.
PDI-P yang berada di luar koalisi semakin mendapat tekanan hebat dengan tudingan berada di balik demonstrasi mahasiswa Juni ini.
Daya pukulnya bukan pada tudingan tersebut, melainkan tuntutan dari partai-partai koalisi kepada PDI-P untuk menegaskan kembali posisi politiknya dan menjelaskan secara lugas poin penyeimbang manakah yang sudah dilakukan.
Tekanan dari banyak kekuatan politik ini tentulah bukan situasi yang nyaman bagi PDI-P.
Banyak elit PDI-P yang harus menarik urat syaraf di media untuk menangkis semua tudingan.
Situasi yang sama juga berlaku pada Jokowi dan safari politiknya untuk PSI.
Ke depan, safari politik yang kental dengan kepentingan Pilpres 2029 ini rentan untuk diamati, dicermati, dan dijegal oleh kekuasaan hari ini.
Posisi sama antara PDI-P dan Jokowi hari ini memang tidak sama persis.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL