Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Oleh:Werdha Candratrilaksita
RESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya.
Menteri yang dinilai tidak lagi sesuai kebutuhan, diganti pejabat yang dianggap mampu dipromosikan, dan konfigurasi kabinet disusun kembali agar semakin sejalan dengan arah kebijakan presiden.Baca Juga:
Namun, dua reshuffle terakhir Presiden Prabowo Subianto membuka pembacaan analisis yang lebih menarik.
Reshuffle disinyalir semakin mengeratkan konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.
Setidaknya terdapat tiga bacaan analisis pada dua kali reshuffle yang hanya berselang satu bulan, yaitu: pertama, kesinambungan orang-orang yang dipromosikan pada era Presiden Jokowi; kedua, kebutuhan Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan politik menjelang perubahan aturan elektoral seperti ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden; ketiga, kemungkinan, kekuatan politik Presiden Jokowi tetap mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Alih-alih memperlihatkan pelepasan dari pemerintahan sebelumnya, sejumlah figur yang kariernya menanjak pada era Presiden Joko Widodo justru memperoleh posisi yang semakin strategis.
Suahasil Nazara naik menjadi Menteri Keuangan.
Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri ESDM sekaligus memperoleh jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Listyo Sigit Prabowo bergeser dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Dudung Abdurachman menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Fadil Imran kembali memperoleh posisi di pemerintahan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI