Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Ia bahkan mengatakan angka tersebut telah menjadi bagian dari komunikasi lintas partai, meskipun terdapat usulan angka lain.
Sehingga posisi Bahlil memperoleh dua kaki sekaligus. Satu kaki berada dalam pemerintahan dengan kekuasaan sangat besar atas sektor energi dan hilirisasi.
Kaki lainnya berdiri sebagai ketua umum partai yang mempunyai kekuatan signifikan jika digerakkan untuk mendukung permainan politik tertentu.
Analisis itu berdasarkan fakta bahwa politik tidak selalu cukup dibaca melalui hubungan sebab-akibat yang kasatmata. Politik juga bekerja melalui posisi tawar.
Presiden Prabowo membutuhkan dukungan partai politik untuk menjaga kelancaran pemerintahannya sekaligus berbagai agenda legislasi, termasuk soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden untuk pemilu 2024.
Golkar mempunyai kekuatan parlemen yang besar dan Bahlil berada di pertemuan kepentingan itu.
Maka, sulit untuk percaya bahwa penguatan Bahlil hanya persoalan teknis koordinasi hilirisasi dan transisi energi.
Selain itu, posisi Bahlil adalah penghubung antara kepentingan politik Jokowi dengan kepentingan politik Prabowo.
Dukungan Partai Golkar pada legislasi UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan ambang batas, adalah politik dua kaki mantan Presiden Jokowi.
Satu sisi di Partai Golkar, di sisi lain di Partai Solidaritas Indonesia.
Konsolidasi Dua Kepentingan
Presiden Prabowo memiliki koalisi besar. Keuntungan politiknya adalah pemerintah memperoleh dukungan luas di parlemen.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI