Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Jokowi mengangkatnya menjadi KSAD pada November 2021.
Setelah masuk pemerintahan Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung kini memperoleh posisi dengan prestise dan cakupan kekuasaan yang lebih besar sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Fadil Imran menambah panjang kesinambungan tersebut. Pada era Jokowi, kariernya bergerak dari Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya, hingga Kabaharkam Polri.
Kini ia, kembali masuk ke struktur pemerintahan sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Arrmanatha Nasir memang mempunyai karakter berbeda karena jalurnya terutama diplomatik.
Namun, ia juga memperoleh penugasan strategis pada era Jokowi sebelum akhirnya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan sekarang dipromosikan oleh Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri.
Dengan demikian, dalam beberapa posisi justru terlihat kesinambungan figur yang telah lama berada di pusat pemerintahan pada dua kali reshuffle terakhir yang berselang satu bulan.
Meskipun, pola yang sama juga terlihat di beberapa reshuffle sebelumnya.
Bahlil dan Dua Kaki Jokowi
Di antara nama-nama tersebut, posisi Bahlil barangkali paling menarik dibaca secara politik.
Ia bukan hanya Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga Ketua Umum Partai Golkar, partai dengan kekuatan besar di parlemen.
Posisi itu menjadi semakin penting ketika revisi UU Pemilu mulai bergulir. Bahlil secara terbuka menyatakan ambang batas parlemen lima persen sebagai angka yang ideal.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI