Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi

Oleh:Werdha Candratrilaksita

RESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya.

Menteri yang dinilai tidak lagi sesuai kebutuhan, diganti pejabat yang dianggap mampu dipromosikan, dan konfigurasi kabinet disusun kembali agar semakin sejalan dengan arah kebijakan presiden.

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

Namun, dua reshuffle terakhir Presiden Prabowo Subianto membuka pembacaan analisis yang lebih menarik.

Reshuffle disinyalir semakin mengeratkan konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.

Setidaknya terdapat tiga bacaan analisis pada dua kali reshuffle yang hanya berselang satu bulan, yaitu: pertama, kesinambungan orang-orang yang dipromosikan pada era Presiden Jokowi; kedua, kebutuhan Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan politik menjelang perubahan aturan elektoral seperti ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden; ketiga, kemungkinan, kekuatan politik Presiden Jokowi tetap mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Alih-alih memperlihatkan pelepasan dari pemerintahan sebelumnya, sejumlah figur yang kariernya menanjak pada era Presiden Joko Widodo justru memperoleh posisi yang semakin strategis.

Suahasil Nazara naik menjadi Menteri Keuangan.

Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri ESDM sekaligus memperoleh jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Listyo Sigit Prabowo bergeser dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Dudung Abdurachman menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Fadil Imran kembali memperoleh posisi di pemerintahan.

Arrmanatha Nasir dipromosikan menjadi Menteri Luar Negeri.

Kesinambungan sejumlah figur tersebut terlalu menonjol untuk diabaikan ketika membaca arah reshuffle Prabowo.

Dua kali reshuffle terakhir dapat pula dibaca sebagai konsolidasi kesinambungan kekuasaan Prabowo-Jokowi.

Wajah Lama

Suahasil Nazara adalah contoh pertama.

Jokowi mengangkatnya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019 setelah sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal yang juga diangkat dengan Keputusan Presiden.

Kini, Prabowo menaikkannya menjadi Menteri Keuangan. Bahlil bahkan lebih menarik.

Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 2021, dan juga Ketua Umum Partai Golkar.

Pada pemerintahan Prabowo, ia menjadi Menteri ESDM, dan sekarang memperoleh tambahan kekuasaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tanpa melepaskan jabatan Menteri ESDM atau rangkap jabatan.

Di bidang keamanan terdapat Listyo Sigit Prabowo. Jokowi memilih dan melantiknya menjadi Kapolri pada Januari 2021.

Sebelumnya, Listyo bahkan pernah menjadi ajudan Jokowi. Kini, setelah tidak lagi memimpin Polri, ia bukannya keluar dari lingkar kekuasaan.

Prabowo justru menempatkannya semakin dekat dengan Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dudung Abdurachman juga mempunyai pola serupa.

Jokowi mengangkatnya menjadi KSAD pada November 2021.

Setelah masuk pemerintahan Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung kini memperoleh posisi dengan prestise dan cakupan kekuasaan yang lebih besar sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Fadil Imran menambah panjang kesinambungan tersebut. Pada era Jokowi, kariernya bergerak dari Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya, hingga Kabaharkam Polri.

Kini ia, kembali masuk ke struktur pemerintahan sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Arrmanatha Nasir memang mempunyai karakter berbeda karena jalurnya terutama diplomatik.

Namun, ia juga memperoleh penugasan strategis pada era Jokowi sebelum akhirnya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan sekarang dipromosikan oleh Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri.

Dengan demikian, dalam beberapa posisi justru terlihat kesinambungan figur yang telah lama berada di pusat pemerintahan pada dua kali reshuffle terakhir yang berselang satu bulan.

Meskipun, pola yang sama juga terlihat di beberapa reshuffle sebelumnya.

Bahlil dan Dua Kaki Jokowi

Di antara nama-nama tersebut, posisi Bahlil barangkali paling menarik dibaca secara politik.

Ia bukan hanya Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga Ketua Umum Partai Golkar, partai dengan kekuatan besar di parlemen.

Posisi itu menjadi semakin penting ketika revisi UU Pemilu mulai bergulir. Bahlil secara terbuka menyatakan ambang batas parlemen lima persen sebagai angka yang ideal.

Ia bahkan mengatakan angka tersebut telah menjadi bagian dari komunikasi lintas partai, meskipun terdapat usulan angka lain.

Sehingga posisi Bahlil memperoleh dua kaki sekaligus. Satu kaki berada dalam pemerintahan dengan kekuasaan sangat besar atas sektor energi dan hilirisasi.

Kaki lainnya berdiri sebagai ketua umum partai yang mempunyai kekuatan signifikan jika digerakkan untuk mendukung permainan politik tertentu.

Analisis itu berdasarkan fakta bahwa politik tidak selalu cukup dibaca melalui hubungan sebab-akibat yang kasatmata. Politik juga bekerja melalui posisi tawar.

Presiden Prabowo membutuhkan dukungan partai politik untuk menjaga kelancaran pemerintahannya sekaligus berbagai agenda legislasi, termasuk soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden untuk pemilu 2024.

Golkar mempunyai kekuatan parlemen yang besar dan Bahlil berada di pertemuan kepentingan itu.

Maka, sulit untuk percaya bahwa penguatan Bahlil hanya persoalan teknis koordinasi hilirisasi dan transisi energi.

Selain itu, posisi Bahlil adalah penghubung antara kepentingan politik Jokowi dengan kepentingan politik Prabowo.

Dukungan Partai Golkar pada legislasi UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan ambang batas, adalah politik dua kaki mantan Presiden Jokowi.

Satu sisi di Partai Golkar, di sisi lain di Partai Solidaritas Indonesia.

Konsolidasi Dua Kepentingan

Presiden Prabowo memiliki koalisi besar. Keuntungan politiknya adalah pemerintah memperoleh dukungan luas di parlemen.

Namun, koalisi besar juga membawa konsekuensi. Semakin banyak kekuatan yang masuk ke dalam pemerintahan, semakin banyak kepentingan yang harus dipertemukan.

Ada partai politik. Ada kelompok pendukung. Ada figur dengan jaringan sendiri. Ada pula kekuatan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Presiden Prabowo tidak hanya menghadapi pekerjaan memilih orang terbaik untuk setiap kementerian.

Ia juga menghadapi pekerjaan mempertahankan keseimbangan berbagai kekuatan politik yang menopang pemerintahannya.

Dari sudut pandang itulah, penguatan figur-figur era Jokowi memperoleh makna politik tersendiri. Listyo tidak disingkirkan, tetapi ditempatkan di jantung Istana.

Dudung tidak keluar, tetapi naik menjadi Menko Polkam. Bahlil tidak hanya dipertahankan, tetapi ditambah kewenangannya.

Suahasil naik menjadi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo tampaknya tidak sedang memutus kesinambungan dengan elit pemerintahan era Presiden Jokowi.

Setidaknya melalui susunan jabatan terbaru terlihat bahwa sejumlah figur yang memperoleh kepercayaan besar pada masa Jokowi justru kembali dipercaya dan diperkuat.

Nilai Tawar Jokowi Masih Kuat

Kemungkinan selanjutnya kemudian muncul bahwa jaringan politik yang tumbuh pada era Jokowi masih mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Prabowo.

Sepuluh tahun menjadi presiden tentu menghasilkan jaringan kekuasaan yang tidak serta-merta menghilang ketika masa jabatan berakhir.

Bahlil, Listyo, Dudung, Suahasil, dan sejumlah figur lain menunjukkan adanya kesinambungan personal dari pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo.

Terbuka pula pembacaan lain bahwa mempertahankan dan memperkuat figur-figur tersebut sekaligus menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan politik yang berkembang selama era Jokowi.

Kompetensi dapat bertemu dengan kebutuhan kontinuitas. Kontinuitas dapat bertemu dengan kebutuhan koalisi.

Dan kebutuhan koalisi dapat bertemu dengan tawar-menawar kekuasaan. Siapa yang semakin kuat? Dari sana terlihat pola yang cukup terang.

Sejumlah figur yang memperoleh promosi strategis pada era Jokowi kembali memperoleh penguatan pada era Prabowo.

Kontinuitas personal itu memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas kekuasaan yang tegas.

Ada simpul-simpul lama yang tetap dipertahankan. Ada yang bahkan semakin kuat.

Mungkin itulah salah satu cara membaca reshuffle yang berkali-kali dilakukan Presiden Prabowo.

Alih-alih mencari orang baru untuk kabinetnya, malahan Presiden Prabowo terkesan sedang menyusun titik keseimbangan baru antara kekuasaannya sendiri, kebutuhan koalisi, dan jaringan politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Reshuffle yang berkali-kali hanyalah konsolidasi kekuasaan Prabowo-Jokowi.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; berkiprah sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner

Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Wantimpres Tak Bisa Ungkap Isi Nasihat kepada Prabowo, Hatta Rajasa: Kami Akan Silence

1,69 Juta Warga Sumut Masuk Kategori Sangat Miskin

Asahan Usulkan Desa Hessa Perlompongan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026, Ini Potensinya

Ini Daftar 26 Tokoh yang Dilantik Jadi Wantimpres: Ada Quraish Shihab, Rocky Gerung, Chairul Tanjung hingga Jusuf Hamka