Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Namun, koalisi besar juga membawa konsekuensi. Semakin banyak kekuatan yang masuk ke dalam pemerintahan, semakin banyak kepentingan yang harus dipertemukan.
Ada partai politik. Ada kelompok pendukung. Ada figur dengan jaringan sendiri. Ada pula kekuatan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Presiden Prabowo tidak hanya menghadapi pekerjaan memilih orang terbaik untuk setiap kementerian.
Ia juga menghadapi pekerjaan mempertahankan keseimbangan berbagai kekuatan politik yang menopang pemerintahannya.
Dari sudut pandang itulah, penguatan figur-figur era Jokowi memperoleh makna politik tersendiri. Listyo tidak disingkirkan, tetapi ditempatkan di jantung Istana.
Dudung tidak keluar, tetapi naik menjadi Menko Polkam. Bahlil tidak hanya dipertahankan, tetapi ditambah kewenangannya.
Suahasil naik menjadi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo tampaknya tidak sedang memutus kesinambungan dengan elit pemerintahan era Presiden Jokowi.
Setidaknya melalui susunan jabatan terbaru terlihat bahwa sejumlah figur yang memperoleh kepercayaan besar pada masa Jokowi justru kembali dipercaya dan diperkuat.
Nilai Tawar Jokowi Masih Kuat
Kemungkinan selanjutnya kemudian muncul bahwa jaringan politik yang tumbuh pada era Jokowi masih mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Prabowo.
Sepuluh tahun menjadi presiden tentu menghasilkan jaringan kekuasaan yang tidak serta-merta menghilang ketika masa jabatan berakhir.
Bahlil, Listyo, Dudung, Suahasil, dan sejumlah figur lain menunjukkan adanya kesinambungan personal dari pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI