Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Terbuka pula pembacaan lain bahwa mempertahankan dan memperkuat figur-figur tersebut sekaligus menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan politik yang berkembang selama era Jokowi.
Kompetensi dapat bertemu dengan kebutuhan kontinuitas. Kontinuitas dapat bertemu dengan kebutuhan koalisi.
Dan kebutuhan koalisi dapat bertemu dengan tawar-menawar kekuasaan. Siapa yang semakin kuat? Dari sana terlihat pola yang cukup terang.
Sejumlah figur yang memperoleh promosi strategis pada era Jokowi kembali memperoleh penguatan pada era Prabowo.
Kontinuitas personal itu memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas kekuasaan yang tegas.
Ada simpul-simpul lama yang tetap dipertahankan. Ada yang bahkan semakin kuat.
Mungkin itulah salah satu cara membaca reshuffle yang berkali-kali dilakukan Presiden Prabowo.
Alih-alih mencari orang baru untuk kabinetnya, malahan Presiden Prabowo terkesan sedang menyusun titik keseimbangan baru antara kekuasaannya sendiri, kebutuhan koalisi, dan jaringan politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.
Reshuffle yang berkali-kali hanyalah konsolidasi kekuasaan Prabowo-Jokowi.* (nasional.kompas.com)
*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; berkiprah sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI