Fraksi PKS DPRD Binjai Soroti Penggunaan Anggaran 2025, Minta Program Lebih Dirasakan Masyarakat
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
JAKARTA -Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, beserta jajarannya pada Rabu (5/3/2025).
Rapat yang membahas sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian publik ini dilakukan secara tertutup, menyusul permintaan mayoritas fraksi di Komisi III DPR.
Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang juga melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Rano menjelaskan, rapat sebelumnya telah membahas beberapa perkara besar, termasuk kasus yang melibatkan mantan Menteri Tom Lembong, serta beberapa kasus lain yang menjadi perhatian publik.
"Hari ini kita ingin membahas lebih dalam lagi mengenai perkara-perkara yang mencuri perhatian publik.
Banyak kasus yang sedang menjadi pembicaraan publik terkait penanganan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ungkap Rano.
Saat membuka rapat, Rano meminta persetujuan dari anggota Komisi III untuk menentukan apakah rapat akan dilaksanakan terbuka atau tertutup.
Mengingat banyaknya kasus yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan, Rano menilai diskusi yang lebih detail dan panjang lebih baik dilakukan secara tertutup.
"Karena ini banyak juga perkara-perkara yang memang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan, kita ingin pembahasannya lebih tertutup," ujarnya.
Setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi, rapat pun diputuskan untuk digelar tertutup. Rano menambahkan, jika ada informasi yang sifatnya publik, pihaknya akan membukanya kepada masyarakat setelah rapat.
Dengan dilaksanakannya rapat tertutup ini, Komisi III DPR berharap bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penanganan kasus hukum yang tengah berlangsung oleh Kejaksaan Agung, serta memastikan proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.
(kp/n14)
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL