KPK Kembali Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), M
NASIONAL
JAKARTA -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk melakukan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.
Usulan ini menyebutkan bahwa batas akhir pengangkatan CASN adalah pada Oktober 2025, sementara untuk PPPK, pengangkatan diharapkan selesai pada Maret 2026.
Arse menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/03/2025).
Menurutnya, pengangkatan secara bertahap ini penting untuk memberikan kepastian bagi para calon ASN dan PPPK, agar mereka dapat bekerja secara maksimal tanpa kekhawatiran terkait status kepegawaian.
"Kalau memang yang sekarang diproses sudah hampir selesai, baik di pusat maupun di daerah, sebaiknya langsung dilakukan pengangkatan. Hal ini akan memberikan ketenangan bagi teman-teman CASN dan menghindari polemik atau kegaduhan," ungkap Arse.
Lebih lanjut, Arse menyebut bahwa anggaran untuk pengangkatan ini sudah disediakan di pemerintah pusat, dan tidak termasuk dalam belanja pegawai yang terkena efisiensi anggaran.
Oleh karena itu, pengangkatan ini dapat berjalan tanpa ada dampak signifikan terhadap anggaran negara.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pengangkatan CASN 2024 perlu dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan waktu yang cukup.
Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 akan diputuskan melalui rapat antara pemerintah dan Komisi II DPR RI.
(dc/a)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), M
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima nota keberatan
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di lingkungan markas kepolisian setelah tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kesiapan Hunian Tetap (Huntap) Presisi di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuru
PERISTIWA