Dessenting Opinion dalam Musyawarah Putusan Hakim
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumut, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, melantik 32 Ketua TP PKK, Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Sumut, Kamis (13/3) di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan.
Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat peran PKK dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu mengucapkan selamat kepada 32 ketua yang baru dilantik dan berharap agar amanah yang diberikan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. "Semoga kalian bisa menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi," ujarnya.
Kahiyang juga menceritakan bahwa pada 20 Februari 2025, dirinya dilantik oleh Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama 33 Ketua TP PKK Provinsi lainnya di Jakarta. Ia pun mengajak pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, untuk mendukung setiap program kerja PKK yang akan dilaksanakan.
"Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait. Kerja sama ini akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat," ungkap Kahiyang Ayu.
Kahiyang juga berharap kolaborasi antara kabupaten/kota dapat mengajak para pengrajin dan wastra untuk berpartisipasi dalam pameran, baik yang berskala nasional maupun internasional. Ia menyatakan bahwa PKK siap berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberdayakan Posyandu, dan mendayagunakan semua potensi yang ada untuk pembangunan Sumut.
Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, turut memberikan dukungan pada acara tersebut dan menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya peran PKK di Indonesia. Menurutnya, PKK adalah organisasi terbesar di Indonesia karena langsung bersentuhan dengan unit terkecil dalam masyarakat, yaitu rumah tangga.
"PKK tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, BUMN, BUMD, serta mitra kerja lainnya. Semua harus berdampingan dalam mendukung program PKK," kata Bobby.
Dalam pelantikan tersebut, Kahiyang Ayu juga menyematkan pin kepada Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumut untuk periode 2025-2030. Acara ini dihadiri oleh 32 kepala daerah, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Sumut M Armand Effendy Pohan, serta pimpinan OPD dan berbagai kader PKK, DWP, dan Posyandu se-Sumut.*
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak menga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai kliennya menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan korups
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkap alasan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Ag
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, membantah tuduhan telah merusak d
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Meski sempat bergerak flu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Penguatan mata
EKONOMI
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat
NASIONAL