Dessenting Opinion dalam Musyawarah Putusan Hakim
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN – Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) agar selalu memahami visi dan misi presiden, gubernur, serta kepala daerah (KDh) lainnya. Ini penting, agar program kerja PKK bisa lebih fokus dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bobby Nasution pada acara Pelantikan Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumut Periode 2025-2030, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/3).
Bobby Nasution menekankan bahwa PKK adalah organisasi besar yang dapat berperan penting dalam pembangunan, bahkan lebih besar dari organisasi lainnya. "PKK adalah organisasi yang sangat besar. Melalui kerja keras dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan hasil yang maksimal," ungkapnya.
Menurut Bobby, PKK dilengkapi dengan pendamping kepala daerah yang memiliki kekuatan hampir setara dengan kepala daerah itu sendiri. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun kegiatan, program PKK diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
"Pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas terkait, wajib memberikan dukungan penuh kepada PKK. Ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan PKK dapat terlaksana dengan baik, tanpa terkendala apapun," jelas Bobby.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hasil yang lebih baik. "Kerja sama yang erat antara semua pihak akan menguatkan PKK dalam mencapai tujuan bersama," tambahnya.
Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, juga memberikan apresiasi kepada 32 kepala daerah yang telah dilantik dan menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat membawa kemajuan. Kahiyang Ayu berharap agar para kepala daerah dapat mendukung program-program PKK yang akan dijalankan, serta mengajak para pengrajin dan wastra untuk ikut dalam pameran, baik skala nasional maupun internasional.
"Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk mendukung pembangunan Sumut dan kesejahteraan masyarakat," ujar Kahiyang.
Sebagai bagian dari acara tersebut, Kahiyang Ayu melantik dan menyematkan pin kepada Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumut periode 2025-2030.
Turut hadir dalam acara tersebut 32 kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sumut, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Sumut M Armand Effendy Pohan, serta pimpinan OPD, kader PKK, DWP, dan Posyandu se-Sumut.*
OlehDr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.NILAI utama dan pertama para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah independensi. Hal in
OPINI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya masih tersedia dan tidak menga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait munculnya nama pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum pengusaha Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai kliennya menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara dugaan korups
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkap alasan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Ag
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, membantah tuduhan telah merusak d
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Meski sempat bergerak flu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis pada perdagangan Selasa (14/7/2026). Penguatan mata
EKONOMI
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat
NASIONAL