Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Sebuah petisi yang meminta Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden terus menggalang dukungan. Hingga Jumat (6/12/2024), petisi tersebut telah ditandatangani oleh 217.584 orang. Desakan agar Gus Miftah mundur juga datang dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Mardani menanggapi kontroversi pernyataan Gus Miftah yang dinilai menghina seorang pedagang es teh bernama Sunhaji. Menurutnya, pernyataan tersebut menyakitkan, terutama bagi keluarga yang berjuang keras mencari nafkah.
“Yang pertama, sedih dengan kejadian ini. Pak Sunhaji dan banyak kepala keluarga atau ibu tunggal berjuang keras menafkahi keluarganya,” kata Mardani,
Politisi PKS ini juga menekankan bahwa profesi pedagang adalah pekerjaan yang mulia, bahkan merupakan profesi Nabi Muhammad SAW.
“Berjualan adalah profesi mulia. Bahkan, profesi Nabi Muhammad SAW,” ucap Mardani.
Meski Gus Miftah telah menyampaikan permintaan maaf dan diharapkan berdamai dengan Sunhaji, Mardani mengusulkan agar Gus Miftah mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Ia menyoroti jumlah masyarakat yang telah menandatangani petisi sebagai angka yang tidak bisa diabaikan.
“Kemudian, mundur atau tidak itu haknya Gus Miftah. (Namun) angka ratusan ribu itu besar,” ujar Mardani.
Ia juga berharap masyarakat dan semua pihak yang terlibat dapat mengambil pelajaran dari kasus ini.
“Saya doakan semua kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini,” imbuhnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan terbaru dari Gus Miftah terkait desakan mundur maupun perkembangan petisi tersebut. Sebelumnya, ia telah menyampaikan permintaan maaf kepada Sunhaji dan berharap dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI