BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
BINJAI – Pemungutan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Kota Binjai, Sumatera Utara, resmi dinonaktifkan.
Keputusan ini disampaikan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit milik pemerintah tersebut, Kamis, 8 Januari 2026.
"Keluhan dari masyarakat kami tindaklanjuti. Mulai hari ini, parkir di RSUD Djoelham dinonaktifkan. Jadi tidak ada pungutan parkir sementara," kata Hasanul, yang akrab disapa Jiji, di lokasi sidak, didampingi Kepala Inspektorat Kota Binjai, Heny Sitepu, dan Kepala Dinas Perhubungan, Harimin Tarigan.Baca Juga:
Jiji menekankan, penonaktifan ini bukan hanya soal kepentingan masyarakat, tetapi juga perhatian terhadap karyawan rumah sakit.
"Saya sampaikan ke direktur RSUD, karyawan juga harus diperhatikan. Jangan sampai pengelolaan parkir menjadi masalah, sehingga masyarakat dirugikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota meminta Inspektorat Binjai menelusuri siapa pihak yang mengambil keputusan pemungutan parkir tanpa kajian resmi.
Menurut Jiji, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, tidak mengetahui dan tidak terinformasi soal kebijakan tersebut.
"Saya minta Inspektorat memeriksa dengan baik. Belum ada kajian resmi mengenai pengelolaan parkir di RSUD Djoelham. Jadi keputusan sebelumnya menjadi tanda tanya bersama," ujar Jiji.
Jiji juga menegaskan, fokus utama RSUD Djoelham adalah meningkatkan kualitas pelayanan.
"Pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan mencari keuntungan dari tata kelola parkir. Kami akan memberikan rekomendasi dan saran agar kebijakan di lapangan tidak kontraproduktif," katanya.
Terkait fasilitas rumah sakit, Jiji menyebut telah terjadi perbaikan sejak sidak terakhir pada bulan puasa tahun lalu.
"Ruangan yang awalnya gelap kini mulai terang. Hampir 30 persen pasien RSUD Djoelham berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sejak kita launching UHC," ujarnya.
Wakil Wali Kota juga meminta masyarakat dan karyawan aktif mengawasi dan melaporkan jika masih ada oknum yang mengutip parkir secara tidak resmi. "
Zaman sekarang, no viral no justice. Silakan laporkan lewat Direct Message Instagram pribadi saya," ucapnya.
Sementara itu, keputusan untuk membongkar portal parkir RSUD diserahkan sepenuhnya kepada Inspektorat.
"Yang penting, saat ini parkir nonaktif dan tidak dipungut biaya. Inspektorat akan memeriksa secara menyeluruh," tutup Jiji.*
(tm/dh)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN