Yusril: Pemerintah Justru Senang Kritik Akademisi Makin Tajam, Bisa Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah justr
POLITIK
SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rapat Konsolidasi (Rakon) di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Pematang Raya, Senin (19/1/2026).
Kegiatan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih yang diterbitkan Oktober lalu.
Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Sri Juliana Purba, melaporkan bahwa Rakon bertujuan mengevaluasi pembangunan fisik 413 gerai di 32 kecamatan dan 27 kelurahan serta menyelesaikan hambatan yang muncul selama pelaksanaan.Baca Juga:
Rapat dibuka oleh Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga yang menekankan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek fisik, tetapi sarana membangun kemandirian masyarakat.
"Program ini bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun keberanian dan kemandirian masyarakat," ujarnya.
KMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat.
Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 0207/SML Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, yang menyatakan keterlibatan TNI untuk memastikan pembangunan tepat waktu, sesuai rencana, dan mematuhi regulasi.
Ia menambahkan, sebagian lokasi masih terkendala masalah lahan dan bangunan yang sudah berdiri sehingga perlu alternatif lokasi.
Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi Simalungun Rita Juli Tambunan menegaskan, dari 104 titik lahan yang diusulkan, hanya 11 memenuhi syarat.
Kendala lainnya meliputi lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU), luas lahan belum mencukupi, serta persoalan administrasi.
Kriteria lahan ideal antara lain kepemilikan jelas, luas minimal 1.000 m², koordinat pasti, parkir memadai, tanah siap bangun, dan aman dari bencana.
Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora menegaskan pentingnya peran camat dan perangkat desa untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa lahan, dan melibatkan ahli waris serta saksi.
Pemkab berencana mengambil langkah tegas terkait lahan HGU dalam tiga bulan ke depan, termasuk membuka opsi MoU dengan PTPN atau mencari alternatif lain.
Sekda menekankan bahwa sinergi pemerintah daerah, TNI, dan BUMN menjadi kunci percepatan pembangunan.
Gerai KDKMP diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa, tempat belajar berusaha, berkolaborasi, dan meningkatkan daya saing masyarakat dari tingkat paling bawah.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama. Hadir pula perwakilan Polres Simalungun, Danramil, staf ahli bupati, asisten pemerintahan, serta kepala OPD dan camat se-Simalungun.*
(ad)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah justr
POLITIK
JAKARTA Penulis Rismon Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan perbuatan curang terkait penjualan buku berjudul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan klarifikasi terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Kantor Cabang Pe
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tid
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola partai politik kepada Presiden dan Dewan Perwaki
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi kritik publik terkait angga
EKONOMI
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan sebanyak 1.700 Satuan Pe
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara tengah menyelidiki dugaan penyekapan terhadap seorang anak di bawah umur yang terjadi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Puluhan nasabah mendatangi kantor Bank BNI di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Jumat, 24 April 20
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL