Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas, Pakar Hukum: Warga Binaan Berhak atas Pendidikan
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Ia menyebut praktik kerja fleksibel tersebut sejatinya telah lebih dahulu diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Bobby, kebijakan WFH sebelumnya telah berjalan, meski tidak diatur secara spesifik mengenai hari pelaksanaannya.Baca Juga:
Penentuan jadwal diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan publik.
"WFH satu hari dalam satu minggu sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya, hanya saja tidak ditentukan harinya," ujar Bobby usai menghadiri kegiatan di Medan, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penerapan sistem kerja tersebut tetap memperhatikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi instansi yang memiliki layanan langsung.
Karena itu, pengaturan teknis pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing OPD.
Bobby menambahkan, pemerintah provinsi akan menyesuaikan kebijakan tersebut apabila petunjuk teknis dari pemerintah pusat telah diterbitkan.
Jika nantinya ditetapkan hari tertentu untuk pelaksanaan WFH, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah menteri koordinator dan kementerian teknis telah menyepakati kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Tito menyebutkan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.*
(tm/dh)
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI