Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mempercepat pengembangan ekosistem halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sekretariat Utama Wilayah Sumatera Utara di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat, 17 April 2026.
Rico menyatakan BPJPH memiliki peran strategis dalam memastikan produk-produk di Kota Medan memenuhi standar sertifikasi halal, terutama pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.Baca Juga:
"Kami mengharapkan peran BPJPH dalam memastikan produk-produk di Kota Medan bersertifikat halal, khususnya terhadap produk UMKM," kata Rico.
Ia menilai sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Karena itu, Pemko Medan berkomitmen untuk mendorong kemudahan akses sertifikasi bagi pelaku usaha kecil agar tidak terbebani prosedur administratif.
"Kami ingin pelaku UMKM dipermudah dalam mendapatkan sertifikat halal karena hal tersebut akan menjadi motor penggerak pemasaran produk mereka," ujarnya.
Selain sektor makanan dan minuman, Rico juga mendorong perluasan edukasi sertifikasi halal ke sektor lain seperti restoran dan industri kosmetik.
Ia mengusulkan agar dilakukan sosialisasi dan seminar secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal.
Dalam pertemuan itu, BPJPH Sumatera Utara juga menyampaikan kebutuhan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan, termasuk permohonan dukungan lahan untuk kantor sekretariat.
Menanggapi hal tersebut, Rico menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Medan untuk membantu pencarian lahan milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor BPJPH.
"Terkait permintaan lahan, kami akan berupaya mencari lahan kosong milik Pemko yang dapat digunakan sebagai kantor sekretariat," katanya.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai dugaan pemerasan dalam kasus pengurusan dokumen keimigrasian yang menjerat W
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Pemanfaatan rumah dinas bagi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai belum opti
NASIONAL
JAKARTA Penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergiz
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Aksi kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Terowongan Tembung, Jalan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Jauh sebelum agama Islam dan Kristen berkembang di Tanah Simalungun, masyarakat setempat telah mengenal sistem kepercayaan as
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan i
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Penurunan ini te
EKONOMI
MEDAN Polemik terkait akomodasi peserta ASEAN Boys Championship U19 di Medan, Sumatera Utara, kembali mencuat setelah adanya perbedaan
OLAHRAGA
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026), dan semakin men
EKONOMI