Gielbran PKB Tak Cabut Sebutan “Anak Haram Konstitusi” untuk Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta para pelaku usaha dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Upaya ini dinilai krusial untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
Melalui kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (4/5/2026), seluruh pemangku kepentingan diajak berperan aktif dalam mendukung pendataan ekonomi yang berkualitas.Baca Juga:
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, didampingi Kepala BPS Tanjungbalai, Nizaruddin.
Turut hadir unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, serta pelaku usaha di Kota Tanjungbalai.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa ketersediaan data yang lengkap, komprehensif, dan mutakhir sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi daerah ke depan, khususnya dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Keberadaan kita di sini bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Ini adalah wujud komitmen bersama dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat, transparan, dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan "ngisi bareng", para pelaku usaha dapat langsung mengisi data usahanya dengan pendampingan petugas BPS.
Metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih mudah, cepat, akurat, dan efisien.
"Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi dan konsultasi agar data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya. Data inilah yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah," tambahnya.
Fadly juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif terhadap data sebagai fondasi pembangunan.
Menurutnya, gerakan sadar data merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun masa depan ekonomi daerah yang lebih baik.
"Kita harus menyadari, data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat, dan kebijakan yang tepat akan melahirkan kesejahteraan," tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas.
"Terimalah petugas SE2026 dengan baik. Seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Tanjungbalai, Nizaruddin, menyampaikan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
"Data yang terkumpul akan membantu pemerintah dalam merancang berbagai program, mulai dari akses pembiayaan, subsidi bunga, hingga pengembangan ekosistem usaha," jelasnya.
Ia menambahkan, data yang akurat juga berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur pasar, percepatan digitalisasi, serta efisiensi rantai pasok.
Selain itu, pemetaan sektor usaha akan membuka peluang kolaborasi antara pelaku UMKM dengan usaha skala besar.
Menurutnya, iklim usaha yang sehat hanya dapat terwujud melalui kebijakan berbasis data, termasuk dalam menciptakan persaingan usaha yang adil serta perlindungan terhadap UMKM.
"Semakin akurat data yang dikumpulkan, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan," tutupnya.
BPS pun mengajak seluruh pelaku usaha di Kota Tanjungbalai untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.*
(ad)
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL