Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 4 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.Baca Juga:
"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Fadly dalam keterangannya.
Menurut dia, seluruh catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Ia juga menyatakan optimisme Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Jika target tersebut tercapai, maka itu akan menjadi raihan opini WTP ketiga secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2023.
"Kami akan menindaklanjuti setiap catatan agar seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ranni Agriadi, mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kota Tanjungbalai selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia mengatakan BPK masih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah catatan sebelum laporan final diterbitkan.
"Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah," kata Ranni.
Menurut dia, pemeriksaan atas LKPD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025 berlangsung selama 75 hari dalam dua tahap.
Tahap pertama berupa pemeriksaan interim dilakukan pada 29 Januari hingga 31 Maret 2026. Sementara pemeriksaan terinci berlangsung pada 1 April hingga 5 Mei 2026.
Hasil akhir pemeriksaan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai tahapan yang berlaku.*
(ad)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL