Trauma Insiden Joget Tahun Lalu, DPD Pastikan Sidang Tahunan MPR 2026 Lebih Khidmat
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin memastikan tidak akan ada lagi lagu yang dapat memicu anggota DPR maupun DPD berjoget dalam Si
POLITIK
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 4 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.Baca Juga:
"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Fadly dalam keterangannya.
Menurut dia, seluruh catatan yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Ia juga menyatakan optimisme Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Jika target tersebut tercapai, maka itu akan menjadi raihan opini WTP ketiga secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2023.
"Kami akan menindaklanjuti setiap catatan agar seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab BPK Perwakilan Sumatera Utara, Ranni Agriadi, mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kota Tanjungbalai selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia mengatakan BPK masih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah catatan sebelum laporan final diterbitkan.
"Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah," kata Ranni.
Menurut dia, pemeriksaan atas LKPD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025 berlangsung selama 75 hari dalam dua tahap.
Tahap pertama berupa pemeriksaan interim dilakukan pada 29 Januari hingga 31 Maret 2026. Sementara pemeriksaan terinci berlangsung pada 1 April hingga 5 Mei 2026.
Hasil akhir pemeriksaan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai tahapan yang berlaku.*
(ad)
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin memastikan tidak akan ada lagi lagu yang dapat memicu anggota DPR maupun DPD berjoget dalam Si
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyiapkan sejumlah bukti, saksi, hingga ahli untuk menghadapi sidang
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Menurutnya, penggu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi kemiskinan yang masih dihadapi sebagian masyarakat Indonesia. Meski hidup dalam kete
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menutup secara permanen 504 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah hingga 10 Agustus 2026
NASIONAL
TANJUNGBALAI Tiga pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, mengalami kecelakaan kerja saat menghias tugu
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Kamis (13/8/2026). IHSG turun 72,08 poin atau 1,13 ke level
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan pada perdagangan Kamis (13/8/2026). Berdasarkan data Bloo
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp L
HUKUM DAN KRIMINAL