Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan total anggaran infrastruktur jalan tahun 2026 mencapai Rp1.372.497.925.000.Baca Juga:
Dana tersebut terbagi untuk program PHTC, Proyek Strategis Daerah (PSD), serta sejumlah program pendukung lainnya.
"Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan Proyek Strategis Daerah, dan lainnya," kata Chandra dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).
Untuk program PHTC, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp672,22 miliar yang digunakan untuk 52 kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis.
Program ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala 11,91 kilometer, rehabilitasi 1 kilometer jalan, serta pembangunan dan perbaikan sejumlah infrastruktur jembatan dan drainase.
Sementara itu, untuk Proyek Strategis Daerah, pemerintah mengalokasikan Rp320,2 miliar dengan target pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.
Program ini difokuskan pada pembukaan akses wilayah terisolir dan penguatan konektivitas kawasan strategis.
Chandra menyebut hingga saat ini tingkat kemantapan jalan di Sumut berada pada angka 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer.
Adapun sisanya, 25,88 persen jalan masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
"Pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, total pembangunan jalan dari program PHTC dan PSD tahun ini ditargetkan mencapai 141 kilometer.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana, termasuk pembangunan turap, jembatan, serta box culvert di sejumlah titik.
Untuk wilayah Kepulauan Nias, pemerintah menyiapkan anggaran afirmasi sebesar Rp83,875 miliar yang difokuskan pada pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan jembatan sepanjang 70,6 meter.
Pemprov Sumut juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16,2 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer, serta tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143 miliar dengan target pembangunan jalan 22 kilometer.
Di sektor keciptakaryaan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah, termasuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara sebesar Rp12 miliar.*
(ad)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL