Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara pada tahun anggaran 2027.

Menurut Bobby, tambahan anggaran tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Harapan itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan

Menurut Bobby, dampak bencana yang terjadi sepanjang 2025 masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.

Selain merusak infrastruktur, bencana juga memengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan," kata Bobby Nasution.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Sumatera Utara sekitar Rp6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima sekitar Rp1,1 triliun yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program rehabilitasi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan terbuka.

"Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar menggunakan tambahan dana tersebut secara tepat sasaran.

Menurutnya, anggaran harus difokuskan pada program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program nonfisik seperti bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

Bobby juga mengajak seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar proses rehabilitasi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.

Ia menegaskan Pemprov Sumut siap bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi yang terdampak bencana.

Rinciannya meliputi:

- Sumatera Utara: Rp6,35 triliun
- Sumatera Barat: Rp2,63 triliun
- Aceh: Rp1,65 triliun

Fatoni mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sehingga tambahan anggaran tersebut dapat segera digunakan.

Ia berharap seluruh dana dapat direalisasikan secepatnya agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap dukungan Dana Transfer ke Daerah tetap berlanjut pada 2027 sehingga program rehabilitasi, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana dapat diselesaikan secara lebih optimal.* (ad)

Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan

Bobby Nasution Minta Dana Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dipercepat, Fokus Pulihkan Daerah Terdampak Bencana

Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Purbaya: Indonesia Bukan Menuju Indonesia Cemas, Melainkan Indonesia Emas

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Akan Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara