Cegah Kriminalisasi Warga Kecil! Pemprov Sumut Sebar Paralegal di 6.110 Desa dan Kelurahan

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperkuat kemampuan paralegal desa. Pembekalan hukum dinilai penting karena mereka berhadapan langsung dengan persoalan yang dialami masyarakat di tingkat akar rumput.

"Pembekalan serta pelatihan hukum bagi para paralegal desa sangat krusial, mengingat mereka ditempatkan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan akses keadilan dan menyelesaikan sengketa masyarakat secara non-litigasi," ujar Andriansyah.

Melalui pelatihan tersebut, Pemprov Sumut berharap pelayanan bantuan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat hingga desa dan kelurahan. Penguatan kapasitas paralegal juga diharapkan mendukung penyelesaian sengketa secara damai, meningkatkan pemahaman hukum warga, serta memperluas akses terhadap keadilan di Sumatera Utara.* (dh)

Kelurahan Timbang Langkat Bentuk Posbankum, Warga Kini Lebih Mudah Akses Bantuan Hukum

Pemko Tanjungbalai Terima Penghargaan dari Menteri Hukum atas Dukungan Program Bantuan Hukum Masyarakat

Bupati Asahan Terima Penghargaan Menteri Hukum RI, Komitmen Perluas Akses Keadilan bagi Masyarakat

Bupati Simalungun Raih Penghargaan Nasional dari Menkum RI atas Pembentukan 413 Pos Bantuan Hukum di Seluruh Wilayah

Bobby Nasution Resmikan 6.110 Pos Bantuan Hukum di Sumut, Warga Kini Lebih Mudah Akses Keadilan

Sumut Bentuk 6.110 Posbankum, Perluas Penyelesaian Perkara Lewat Restorative Justice