MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan mengevaluasi jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) menyusul keluhan masyarakat terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rico juga menyatakan akan mendalami dugaan adanya oknum yang bermain dalam proses perizinan tersebut.
Rico menegaskan, evaluasi dilakukan untuk membenahi sistem pengurusan PBG agar lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.
"Kasihan masyarakat harus menjadi korban dibalik regulasi PBG ini. Saya pastikan akan diperiksa, kita evaluasi, kita benahi semuanya," kata Rico, Senin (19/10/2026).Baca Juga:
Menurut Rico, pembenahan perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan saat mengurus perizinan. Dia meminta proses pelayanan dipercepat sehingga warga tidak harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.
"Kalau bisa besok selesai, ya besok selesai. Rekan-rekan dari Komisi 4 (DPRD Medan) juga sudah memberi perhatian serius dalam urusan PBG ini, makanya saya minta dipercepat segala urusannya," ujarnya.
Selain proses pengurusan izin, Rico turut menyoroti persoalan biaya konsultan yang dinilai mahal. Dia mengajak seluruh pihak mengevaluasi mekanisme pengurusan PBG agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan biaya.
Rico mengapresiasi perhatian anggota DPRD Medan, khususnya Komisi IV, yang mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait PBG. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengurusan, persyaratan, hingga biaya yang harus dibayarkan.
"Yang penting masyarakat jangan sampai bingung atas regulasi PBG ini. Saya juga mengapresiasi rekan-rekan dewan yang mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) soal PBG ini. Dengan begitu semua jelas, baik itu proses, persyaratan hingga biaya yang harus dibayarkan," kata Rico.
Dia berharap pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan dapat membuat pengurusan izin semakin mudah, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.
"Kita ingin di zaman digitalisasi ini semua urusan jadi lebih mudah, bukan malah ribet. Ini yang harus kita benahi," tuturnya.
Sebelumnya, Rico juga menyoroti kesulitan masyarakat mengurus PBG saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan.
Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa regulasi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi warga yang hendak mengurus perizinan.
MEDAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menggerebek kawasan yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Fitri Agus Karokaro, meminta majeli
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Medan terkait kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Ind
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sejumlah petani di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengeluhkan kelangkaan pupuk s
EKONOMI
BIREUEN Universitas Islam Aceh (UIA) Paya Lipah, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, mewisuda 227 lulusan program Sarjana (S1) dan Magiste
PENDIDIKAN
KOTAPINANG Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang melepas keberangkatan 159 jemaah umrah PT Hasanah Wisata Travel (
AGAMA
MEDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik atau
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Pemerintah me
NASIONAL
JAKARTA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung lebih jarang absen dibandin
NASIONAL
