Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA –Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 dengan sikap siap dan tangguh. Dalam pengumuman kepada media pada Senin (25/3/2024), Komisioner KPU, Mochamad Afifuddin, mengungkapkan bahwa jumlah permohonan sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
“Pada Pemilu 2019, pengajuan permohonan sengketa mencapai 340 gugatan. Namun, pada Pemilu 2024, terjadi penurunan jumlah tersebut,” ujar Afifuddin, menambahkan bahwa per pukul 09.40 WIB, total ada 278 gugatan yang masuk.
Afifuddin menyajikan data yang menggambarkan proses PHPU pada Pemilu 2019, di mana 340 gugatan diajukan, dengan hanya 122 gugatan yang mencapai tahap pembuktian, dan hanya 12 gugatan yang dikabulkan. Namun, dengan penurunan jumlah gugatan pada Pemilu 2024, KPU berharap untuk menjalani proses yang lebih lancar dan lebih sedikit konflik.
Afifuddin menegaskan bahwa KPU telah melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik. Persiapan telah dilakukan secara menyeluruh untuk menghadapi segala gugatan yang mungkin diajukan di MK.
Namun, saat ditanya mengenai penyebab penurunan jumlah gugatan, terutama berkaitan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tidak, Afifuddin menyerahkan penilaian kepada masyarakat. “Biarkan publik yang menilai, yang pasti segala upaya sudah kita lakukan untuk Pemilu yang lebih baik,” tegasnya.
Pertanyaan mengenai apakah penurunan jumlah gugatan merupakan pertanda perbaikan atau bukan menjadi sorotan. Apakah sistem yang lebih baik atau peningkatan kesadaran politik yang telah mendorong penurunan ini? Itu menjadi diskusi menarik untuk dilakukan oleh masyarakat dan para pakar politik.
Sementara itu, KPU tetap fokus pada tugasnya, yaitu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan lancar. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, harapannya adalah agar hasil Pemilu 2024 dapat diterima oleh semua pihak secara adil dan demokratis.
(K/09)
JAKARTA Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomend
POLITIK
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan kembali pandangannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan menyatakan bahwa tid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pengangkatan rahim pasien bernama Mimi Maisyar
KESEHATAN
MEDAN Aroma kemenyan yang perlahan mengepul di udara kerap dianggap sekadar wewangian khas dalam ritual tradisional. Namun, bagi sebagia
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Indonesia dan China didorong memperkuat kerja sama kepolisian dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber lintas negara.Dorong
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kota Medan kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai Excellent City in Digital Public Service
PEMERINTAHAN
JAKARTA Surah Al Mulk dikenal luas di kalangan umat Islam sebagai salah satu surah dalam AlQur&039an yang memiliki keutamaan khusus.
AGAMA
PADANG Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Kamser Maroloan Sitan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Adib MiftahulBENJAMIN Franklin pernah mewariskan sebuah adagium klasik Well done is better than well said. Kerja nyata jauh lebih b
OPINI
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali dibuka pada 2026 dengan menawarkan
EKONOMI