Bapenda Sumut Tegaskan Tak Ada Larangan Beli BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak Kendaraan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
BATAM -Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam kembali menjadi sorotan publik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beberapa ASN diduga terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung, yang memicu reaksi dari berbagai pihak. Laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN di Batam telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.
Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini sedang dalam proses pengkajian. “Iya, ada laporan yang masuk sekitar jam 4 sore tadi. Laporannya sudah kami terima, dan sekarang masih dalam tahap kajian,” kata Antonius saat diwawancarai oleh wartawan.
Dugaan Keterlibatan Camat dan LurahLaporan yang diajukan mencakup dugaan keterlibatan Camat Batu Ampar serta beberapa Lurah di kecamatan yang sama. Mereka diduga memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Batam. Binsar H. Pasaribu, Ketua Relawan Bernadi Muda dan pelapor, mengatakan bahwa ASN tersebut terlibat setelah berfoto bersama calon wakil wali kota Batam, Li Claudia Chandra.
“Dalam foto tersebut, mereka juga memperlihatkan simbol nomor urut, yang diambil setelah penetapan nomor urut oleh KPU Batam,” ungkap Pasaribu. Foto tersebut menjadi bukti kuat yang diserahkan oleh pelapor untuk mendukung klaim dugaan pelanggaran netralitas.
Bukti Visual yang MenggugahBukti yang diserahkan mencakup foto yang menunjukkan ASN berswafoto dengan calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Selain berpose dengan gestur tangan yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, para ASN tersebut juga berpose dengan berlatar belakang baliho kampanye pasangan tersebut.
“Mereka menunjukkan simbol nomor urut yang jelas melanggar aturan netralitas. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga berpotensi merusak integritas pemilu,” tegas Pasaribu.
Bawaslu Mengkaji LaporanSementara itu, Antonius Itoloha Gaho menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji laporan tersebut di Bawaslu Kota Batam. Ia menambahkan bahwa hasil kajian Bawaslu Kota Batam ini akan segera diumumkan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dengan transparan. Kalau prosesnya berjalan cepat, besok bisa kami umumkan hasilnya,” tutup Antonius.
Respons PublikSorotan publik terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kota Batam meningkat, dengan banyak warga yang mengharapkan tindakan tegas dari Bawaslu. Netralitas ASN menjadi salah satu isu penting dalam pemilu, karena keberpihakan ASN dapat memengaruhi keadilan dalam proses pemilihan.
“ASN seharusnya menjadi contoh yang baik dan menjaga netralitas mereka. Jika terbukti bersalah, mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas pemilu dan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR PT Permata Dalam Sawit (PT PAS) mulai melakukan sosialisasi penerimaan tenaga kerja kepada masyarakat di wilayah ring satu
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah p
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto menyoroti dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proyek peng
HUKUM DAN KRIMINAL
SLEMAN Presiden Prabowo Subianto menyebut Candi Prambanan menjadi simbol sekaligus bukti kuat hubungan peradaban antara Indonesia dan In
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjadwalkan sidang praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahtera
EKONOMI
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dan satu kardus usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL