Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, DPRD Minta BGN Evaluasi Total SPPG Trimulyo

PESAWARAN – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran, Lampung, Lenida Putri, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trimulyo, Kecamatan Tegineneng.

Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lenida menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius karena SPPG Trimulyo disebut telah beberapa kali melakukan pelanggaran yang berdampak terhadap penerima manfaat program.

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

"Kami meminta pihak BGN melakukan tindakan tegas terhadap SPPG Trimulyo Tegineneng, mengingat SPPG ini sudah tiga kali melakukan pelanggaran yang berakibat buruk terhadap penerima manfaat," ujar Lenida, Rabu (29/7/2026).

Hingga kini, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut belum dapat dipastikan.

Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung beserta pemeriksaan pendukung lainnya.

Lenida mengatakan Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran juga belum menerima hasil evaluasi maupun investigasi resmi terkait insiden tersebut.

"Kami belum menerima hasil evaluasi dan investigasi sampai dengan saat ini," kata Lenida Putri.

Menurutnya, hasil investigasi diperlukan untuk mengetahui secara utuh rangkaian peristiwa, mulai dari proses pengolahan makanan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.

Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Lenida menegaskan proses investigasi dan pemeriksaan laboratorium harus dihormati.

Namun, riwayat pelanggaran yang disebut telah terjadi beberapa kali membuat operasional SPPG Trimulyo perlu mendapat pengawasan lebih ketat dari Badan Gizi Nasional.

Menurutnya, setiap pelanggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat.

Ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan.

Langkah tersebut dinilai penting agar makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan pangan dan layak dikonsumsi.

DPRD Pesawaran juga meminta BGN tidak mengabaikan setiap laporan maupun temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran prosedur, Lenida menilai tindakan tegas perlu segera diberikan.

Selain berdampak pada kesehatan siswa, Lenida menilai dugaan keracunan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.

"Ini juga menjadi perhatian luas di masyarakat dan memberi citra buruk terhadap Program MBG yang merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto," ucap Lenida.

Menurutnya, Program MBG memiliki tujuan penting untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga melalui pengawasan yang ketat, evaluasi rutin, dan tindakan korektif terhadap penyelenggara yang tidak menjalankan standar operasional.

Lenida berharap Badan Gizi Nasional segera mengambil langkah setelah hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium selesai.

Sebelumnya, puluhan siswa di Kecamatan Tegineneng dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG.

Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran belum menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut.

Pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari BBPOM Provinsi Lampung untuk mengetahui apakah terdapat kandungan tertentu yang memicu gangguan kesehatan pada para siswa.

Selain hasil uji laboratorium, pemerintah juga melakukan pemeriksaan pendukung guna memastikan hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan gejala yang dialami para siswa.

Selama hasil pemeriksaan belum keluar, dugaan keracunan masih dalam tahap penyelidikan.

DPRD Pesawaran berharap proses investigasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat, khususnya orang tua siswa, memperoleh informasi yang jelas.

Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi Badan Gizi Nasional dalam menentukan langkah terhadap operasional SPPG Trimulyo, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.* (km/ad)

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

DPRD Batu Bara Minta Penyertaan Modal BUMD Ditinjau Ulang, Aset Bergerak Harus Dinilai Profesional

Bobby Bantah Tidak Kuorum, Buka Rekaman CCTV!

Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

BGN Temukan 414 SPPG Belum Beroperasi Meski Dana Sudah Dicairkan

Kejagung Bongkar Alasan Penggeledahan Rumah Lodewyk Pusung, Sebut Demi Amankan Bukti Kasus MBG