PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mencurigai adanya skenario tertentu di balik gelombang pelaporan terhadap sejumlah akademisi, termasuk Feri Amsari dan Ubedilah Badrun, yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pigai menilai, rangkaian pelaporan tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah, seolah-olah bersikap anti kritik dan anti demokrasi.
"Karena saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan anti kritik, anti demokrasi," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, dalam pandangannya demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia saat ini justru berada dalam kondisi baik.
"Padahal demokrasi dan HAM pada pemerintahan ini sedang bagus-bagusnya; kita sedang menjadi negara prominen dan surplus demokrasi," ujarnya.
Pigai juga menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dipidana, selama tidak mengandung unsur penghasutan, ujaran kebencian berbasis SARA, atau tindakan yang mengarah pada makar.
"Opini atau pendapat yang berisi kritik terhadap suatu kebijakan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi," tegasnya.
Menurutnya, kritik publik seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan langsung dibawa ke ranah hukum.
"Kalau kritik, jawab dengan data dan fakta, bukan dilaporkan ke polisi," lanjut Pigai.
Ia juga menyebut bahwa pernyataan yang disampaikan Feri Amsari maupun Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik terhadap kebijakan publik.
Dalam perspektif HAM, Pigai menjelaskan bahwa masyarakat adalah pemegang hak, sementara pemerintah berkewajiban merespons dan memenuhi hak tersebut.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga ruang diskursus publik agar tetap sehat di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang menurutnya semakin matang.
"Respons terhadap kritik seharusnya tidak berujung pada laporan polisi," pungkasnya.*
(k/dh)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL