SOLO – Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 kembali menjadi pembicaraan.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai kemungkinan duet tersebut menarik karena keduanya dianggap memiliki basis popularitas di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
"Menarik ya, karena mungkin saja dan mungkin saja, karena mau tidak mau KDM itu simbol dari suara Jawa Barat yang cukup besar," ujar Mardiansyah seusai bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber, Solo, Rabu, 30 September 2026.Baca Juga:
Menurut Mardiansyah, Jawa memiliki posisi penting dalam peta politik nasional.
Ia mengaitkan Dedi Mulyadi dengan Jawa Barat, sementara Gibran disebut memiliki kedekatan politik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Jadi kalau bicara politik kekuasaan, itu kan Jawa itu jadi kunci suara. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah Jawa Barat itu identik dengan KDM, Mas Gibran identik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya selesaikan, klop, kan gitu," ujar dia.
Mardiansyah mengatakan munculnya pembicaraan mengenai duet Gibran-Dedi Mulyadi merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang.
Ia menilai gaya keduanya dalam berinteraksi dengan masyarakat mulai terlihat memiliki kemiripan.
"Kalau misalnya KDM sekarang semua orang mulai bicara berpasangan dengan Mas Gibran, terus sudah mulai sepertinya ada kegelisahan-kegelisahan dari pihak-pihak yang lain, saya rasa wajar-wajar aja, karena memang ini kekuatan dahsyat," kata dia.
"Karena Mas Gibran dan KDM itu sepertinya memang udah agak mulai menyatu ya. Dari cara-cara berpolitiknya, cara-caranya ketemu masyarakat, dan lain sebagainya, saya rasa baik-baik aja tuh, bagus juga," imbuh dia.
Mardiansyah juga mengatakan arah dukungan yang selama ini dibawanya tetap berada pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Harapan kita sebenarnya kan dari awal ya, termasuk arahannya Pak Jokowi, itu kita dukung Prabowo-Gibran sampai 2029, bahkan sampai 2034. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tiba-tiba enggak mau sama Mas Gibran lagi, ya masa mau dipaksa? Ya pasti kan ada takdir politik sendiri buat Mas Gibran ya," ujar dia.
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
