PMS Langkat Lantik Pengurus Kabupaten dan Kecamatan, Perkuat Peran dalam Pembangunan Daerah
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
"Kalau misalnya memang takdir politiknya nanti berpasangan dengan KDM, bagus-bagus aja kalau menurut saya sih. Bagus-bagus aja, dan kayaknya agak sulit dikalahkan juga ya," kata Mardiansyah.
Namun, hingga saat ini wacana Gibran-Dedi Mulyadi belum menjadi pasangan resmi untuk Pilpres 2029.
Dedi sebelumnya menyatakan belum memikirkan kontestasi tersebut dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Mardiansyah meminta pihak lain tidak lagi mempermasalahkan keluarga Jokowi, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki agenda pembuktian pada 30 September 2026.
Agenda tersebut mencakup pemeriksaan keterangan ahli dan atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.
Mardiansyah mengatakan isu tersebut sempat dibicarakan dalam pertemuannya dengan Jokowi.
"Saya sih pesan buat yang lain-lain sudahlah, enggak usah ngoprek-ngoprek lagi Pak Jokowi dan keluarga, sudah cukuplah. Karena bicara soal ijazah Mas Gibran lah, apa segala macam, tadi sempat disinggung juga sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu udah melihat dokumennya sekolahnya Mas Gibran, enggak ada masalah sama sekali. Jadi tenang-tenang aja beliau," kata dia.
"Orang saya udah cek dokumennya, saya udah saya juga yang mengantar dia sekolah dan segala macam, enggak ada masalah itu Mas. Jadi saya enggak ada kekhawatiran sama sekali soal sidang MK-nya," kata Mardiansyah kata menirukan pernyataan Jokowi.
Mardiansyah kemudian menyebut polemik tersebut sebagai upaya politisasi untuk mendiskreditkan Gibran.
Pernyataan itu merupakan pandangan Mardiansyah dalam menanggapi perkara yang sedang berjalan di MK.
"Bahwa memang ini ada politisasi dari berbagai pihak untuk mencoba mendiskreditkan Mas Gibran, silakan. Tapi saya cuma berpesan begini, bangsa kita ini kan sedang banyak juga soal, jauh lebih penting energinya buat yang lain lah dibanding ngurusin ijazah. Nanti Jan Ethes juga dimasalahin lagi, kan gitu lho, kan konyol juga," pungkasnya.* (mk/ad)
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, 42 tahun. Kesimpulan sementara itu disampaik
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDR. dr. Tan Shot Yen, M.humMAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat te
OPINI
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat
PERISTIWA