Defisit APBN Terancam, Luhut Pandjaitan Sarankan Solusi Bioetanol Untuk Atasi Penurunan Setoran Pajak

JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kekhawatiran terhadap proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang diprediksi akan melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam pernyataannya, Luhut menyoroti bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

“Penurunan penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sejumlah perusahaan, terutama yang berbasis komoditas. Hal ini dipicu oleh penurunan harga komoditas yang signifikan,” ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, pada Rabu (10/7/2024).

Luhut juga menekankan pentingnya digitalisasi di semua sektor ekonomi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu contohnya adalah digitalisasi sektor mineral melalui implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) yang melibatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga terkait.

“Semua sektor potensial seperti sawit, nikel, dan timah belum sepenuhnya dioptimalkan dalam hal penerimaan negara. Banyak perusahaan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak dapat ditagih PPh Badan,” tambahnya.

Dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, Luhut optimis bahwa digitalisasi dapat memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, pemerintah juga sedang menggencarkan upaya untuk memperkenalkan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin. Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat mengurangi polusi udara, tetapi juga dapat menghemat anggaran untuk pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akibat penyakit Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Jika kita berhasil menerapkan bioetanol sebagai pengganti bensin, kita dapat mengurangi jumlah penderita ISPA dan menghemat anggaran BPJS hingga Rp 38 triliun,” papar Luhut.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk tidak hanya mengatasi defisit APBN, tetapi juga meningkatkan efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada harga komoditas sebagai sumber pendapatan utama negara. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

(N/014)