Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi situasi geopolitik global, khususnya konflik antara AS dan Iran yang kembali memanas.
Menurut Ibrahim, pasar sempat berharap adanya kesepakatan damai yang membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dan gas dunia. Namun harapan itu kembali terganggu setelah bentrokan antara kedua negara pecah lagi.
"Pertempuran kembali pecah antara AS dan Iran, mengancam gencatan senjata yang rapuh dan menghancurkan harapan untuk kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz," kata Ibrahim dalam risetnya.
Selain faktor geopolitik, pasar juga mencermati arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau The Fed. Sejumlah pejabat Federal Reserve disebut masih memberi sinyal berbeda terkait arah kebijakan moneter di tengah tingginya inflasi Amerika Serikat.
Di sisi lain, pelaku pasar kini menunggu data ketenagakerjaan AS yang diprediksi akan memengaruhi keputusan The Fed terkait suku bunga acuan.
Sementara dari dalam negeri, sentimen datang dari posisi utang pemerintah yang terus meningkat. Hingga 31 Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut naik hampir tiga persen dibanding posisi Desember 2025 yang berada di level Rp9.637,9 triliun.
Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pembiayaan APBN.
Meski rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas aman internasional sebesar 60 persen terhadap PDB, sejumlah lembaga internasional mulai menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara.
Sampai kuartal I 2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB. Sementara realisasi pembiayaan utang mencapai Rp258,7 triliun.
Ibrahim memprediksi rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dengan rentang Rp17.380 hingga Rp17.430 per dolar AS.*