Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penerapan skema cukai rokok berlapis atau layer baru mendapat perhatian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor industri tembakau.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan ruang lebih adil bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan masuk ke jalur legal akibat struktur cukai yang dianggap terlalu tinggi dan tidak proporsional.
Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyambut positif rencana tersebut.Baca Juga:
"Ini langkah positif dan sangat ditunggu pelaku UMKM," kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, skema cukai baru tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mempertimbangkan perbedaan kapasitas antara industri besar dan pelaku usaha kecil.
Ia menilai selama ini banyak pelaku rokok skala kecil terjebak dalam ekonomi informal karena sulit memenuhi beban regulasi dan biaya cukai yang tinggi.
"Kalau layer baru ini benar-benar diwujudkan, maka ini bisa menjadi pintu masuk bagi industri rokok rakyat yang sehat, legal, dan kuat," ujarnya.
Gus Lilur juga menekankan pentingnya pendekatan transisi bagi pelaku usaha rokok ilegal agar dapat masuk ke sistem legal, bukan hanya melalui penindakan.
Menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup tanpa disertai kebijakan yang membuka ruang legalisasi usaha secara realistis.
"Negara harus membuka ruang transformasi. Pelaku usaha harus diarahkan masuk ke jalur legal," katanya.
Ia menilai sebagian pelaku usaha rokok ilegal sebenarnya memiliki kapasitas produksi, namun terkendala biaya dan kompleksitas perizinan.
Lebih jauh, ia mendorong agar kebijakan cukai ini diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
KEK tersebut dinilai dapat menjadi pusat industri tembakau nasional yang menghubungkan petani, industri, dan perdagangan dalam satu sistem terintegrasi.
"Kalau KEK Tembakau Madura terwujud, Madura bisa naik kelas menjadi pusat industri tembakau nasional," ujarnya.*
(mt/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN