Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin, memberikan penilaian terhadap pengakuan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengenai pemanggilan dan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto. Menurut Hamid, tidak terdapat motif politik dalam pengakuan Agus Rahardjo. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membantah tegas pernyataan Agus Rahardjo dan menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto.
https://youtu.be/qZHBXU01xQI
Agus Rahardjo menyebut bahwa Presiden Jokowi pernah meminta dirinya untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto. Guru Besar Hamid Awaludin menegaskan bahwa pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan tentang kecanggihan informasi dan kredibilitas Agus Rahardjo serta Sudirman Said.
Hamid juga menilai bahwa kepiawaian jurnalis dalam mengungkap hal ini merupakan faktor kunci. Seiring dengan pertanyaan tajam kepada Agus Rahardjo, jurnalis mampu mendapatkan informasi yang penting untuk mengungkap fakta di balik pengakuan tersebut. Hal ini mencerminkan peran penting media dalam membongkar kebenaran dan menjelaskan kompleksitas isu-isu politik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membantah tegas pernyataan Agus Rahardjo dan menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan untuk menghentikan proses hukum terhadap Setya Novanto. Kontroversi ini menciptakan dinamika politik yang signifikan, dan pandangan Hamid Awaludin memberikan sudut pandang dari segi hukum dan kredibilitas pernyataan yang menjadi sorotan media. (Ayu lestari)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI